Beritakota.id, Jakarta — Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kecerdasan buatan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menegaskan perannya sebagai garda depan pembangunan literasi nasional. Tidak lagi sekadar ruang penyimpanan buku, Perpusnas kini bertransformasi menjadi simpul pengetahuan yang menghubungkan teknologi, budaya, dan penguatan nalar publik.
Saat ini, Perpusnas mengelola lebih dari 9,7 juta eksemplar koleksi yang mencakup buku, majalah, peta, monograf, bahan audiovisual, buku digital, hingga koleksi deposit nasional sebagai rekaman pengetahuan bangsa. Koleksi tersebut dapat diakses melalui berbagai layanan digital seperti OPAC, Indonesia OneSearch, e-Resources, dan Khastara, yang dirancang untuk memperluas jangkauan literasi hingga ke berbagai lapisan masyarakat.
Baca juga : Perpusnas Tegaskan Peran Informatif di Era Keterbukaan
Kepala Perpusnas Aminudin Aziz menilai, persoalan rendahnya literasi masyarakat Indonesia tidak bisa dilihat secara sempit sebagai minimnya minat baca. Menurutnya, tantangan utama justru terletak pada ketersediaan bahan bacaan yang relevan, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pembaca di era yang terus berubah.
“Minat baca tidak tumbuh di ruang hampa. Ketika bahan bacaan tidak sesuai kebutuhan atau sulit diakses, literasi ikut terhambat. Di sinilah teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), mulai kami manfaatkan,” ujar Aminudin.
Pemanfaatan AI oleh Perpusnas diarahkan untuk meningkatkan efektivitas layanan, pemetaan kebutuhan pembaca, hingga pengelolaan data pengetahuan secara lebih cerdas. Teknologi ini diharapkan membantu masyarakat menemukan bahan bacaan yang tepat, sekaligus mempercepat proses pengelolaan koleksi yang jumlahnya terus bertambah.
Namun, AI tidak hanya dimanfaatkan untuk layanan perpustakaan modern. Perpusnas juga mengintegrasikan teknologi ini dalam program pelestarian bahasa daerah. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang dimiliki Indonesia, sebagian di antaranya terancam punah, Perpusnas sejak 2021 mengembangkan pendokumentasian bahasa daerah berbasis teknologi digital.
“Bahasa daerah tidak boleh hilang begitu saja. Ia adalah identitas dan pengetahuan lokal yang melekat pada sejarah bangsa. Data kebahasaan harus dikumpulkan, direkam, dan dikelola dengan dukungan teknologi agar bisa diwariskan lintas generasi,” kata Aminudin.
Pendokumentasian ini mencakup perekaman kosakata, struktur bahasa, hingga konteks sosial penggunaannya. Ke depan, data tersebut diharapkan tidak hanya menjadi arsip, tetapi juga sumber pembelajaran dan riset yang dapat diakses publik secara luas.
Meski demikian, Aminudin menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh menggeser peran manusia sebagai subjek utama dalam proses berpikir. AI, menurutnya, harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti nalar dan tanggung jawab manusia.
“Kita tidak bisa menolak teknologi, tetapi kita juga tidak boleh kalah cepat dengan kecerdasan buatan. Literasi harus menjadi fondasi agar teknologi dimanfaatkan secara kritis, etis, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Perpusnas juga mengambil sikap realistis terhadap kesenjangan akses digital. Penguatan literasi tidak sepenuhnya bertumpu pada teknologi. Buku cetak tetap menjadi prioritas, khususnya bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Di banyak daerah, berbicara soal aplikasi atau AI belum relevan. Buku masih menjadi alat literasi paling efektif. Ketika buku hadir, respons anak-anak sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwa akses masih menjadi kunci,” kata Aminudin.
Selain itu, Perpusnas menaruh perhatian serius pada literasi digital sebagai upaya menangkal disinformasi. Dengan latar belakang keilmuan linguistik forensik, Aminudin menilai bahwa konten bermuatan fitnah, manipulasi, dan hoaks dapat dikenali melalui pendekatan ilmiah dan kemampuan berpikir kritis.
“Literasi digital menjadi benteng agar masyarakat tidak mudah terjebak narasi menyesatkan yang dapat merusak kohesi sosial dan kebangsaan,” ujarnya.
Untuk memetakan kondisi literasi secara lebih adil, Perpusnas juga mengembangkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM). Menurut Aminudin, Indonesia terlalu beragam untuk diukur dengan satu standar global.
“Data literasi seharusnya menjadi dasar perbaikan kebijakan, bukan alat untuk saling menyalahkan. Tujuan akhirnya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” katanya.
Sebagai bagian dari strategi berkelanjutan, Perpusnas terus memperluas taman bacaan masyarakat, mendistribusikan buku ke sekolah dan desa, serta mendorong partisipasi publik melalui Relawan Literasi Masyarakat (ReLima). Program ini melibatkan mahasiswa dan pemangku kepentingan lokal untuk menggerakkan literasi dari tingkat akar rumput.
Di tengah kemajuan AI dan derasnya arus informasi, Perpusnas menegaskan bahwa masa depan literasi Indonesia bertumpu pada keseimbangan antara teknologi, budaya baca, dan kesadaran kritis masyarakat. Perpustakaan, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi ruang sunyi penuh buku, tetapi pusat dinamika pengetahuan yang hidup dan relevan dengan zaman. (Lukman Hqeem)
