Beritakota.id, Jakarta – Forum Energy Outlook 2026: “Strengthening Indonesia’s Energy Supply Chain” yang digelar oleh Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) berkolaborasi dengan Satgas Energi BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rabu (17/12/2025), menegaskan pentingnya penguatan rantai pasok energi nasional di tengah dinamika global dan agenda transisi energi.
Forum strategis ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor—mulai dari pemerintah, pelaku industri energi, hingga akademisi—untuk membahas tantangan, peluang, serta arah kebijakan dalam menjaga ketahanan energi Indonesia menuju 2026.
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, dalam sambutan pembuka Diskusi Panel I bertema “Security & Efficiency in Fossil Energy Supply Chain”, menegaskan bahwa energi merupakan tulang punggung pembangunan nasional.
“Tidak ada industrialisasi tanpa energi yang andal dan terjangkau. Tidak ada keadilan sosial tanpa akses energi yang merata,” ujarnya.
Ia mengingatkan, rapuhnya rantai pasok energi akan berdampak langsung pada lonjakan biaya logistik, penurunan daya saing industri, serta melebarnya ketimpangan antarwilayah.
ASPEBINDO, lanjut Anggawira, berkomitmen mendorong dialog konstruktif dan solusi konkret agar forum ini menjadi rujukan strategis bagi pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan penguatan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.
Sebagai Keynote Speaker, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menekankan peran strategis gas bumi sebagai energi transisi di tengah peningkatan konsumsi energi nasional dan target net zero emission.
“Tantangan utamanya adalah memastikan pasokan, infrastruktur, dan rantai pasok gas bumi berjalan kuat untuk menopang pembangkit, industri, dan kebutuhan domestik,” jelasnya.
Pemerintah, kata Laode, berkomitmen mendorong swasembada energi melalui peningkatan produksi migas, percepatan infrastruktur gas, serta penguatan iklim investasi dengan regulasi yang lebih adaptif.
Sementara itu, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas ASPEBINDO, menekankan pentingnya memperkuat rantai pasok energi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia menyoroti peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen strategis dalam distribusi dan pengelolaan energi, terutama seiring meningkatnya peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
“Sinergi antara industri besar dan koperasi harus diperkuat agar pengelolaan energi berjalan efisien, adil, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa,” ujarnya, merujuk pada amanat Pasal 33 UUD 1945.
Baca juga : ICDX Mencatatkan Pertumbuhan Multilateral 54,5% Pada Pembukaan Perdagangan Berjangka Komoditi di 2022
Dari sisi hulu migas, Nanang Abdul Manaf, Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas, menegaskan bahwa ketahanan energi tidak mungkin terwujud tanpa eksplorasi.
“Tanpa eksplorasi, tidak ada cadangan. Tanpa cadangan, tidak ada produksi. Dan tanpa produksi, kemandirian energi sulit dicapai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, insentif kompetitif, serta perbaikan data dan regulasi guna menjaga daya tarik Indonesia bagi investor global.
Memasuki Diskusi Panel II bertema “Financing Bioenergy for Sustainable Growth”, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin memperkenalkan gagasan green democracy, menekankan bahwa kebijakan energi tidak boleh semata didikte mekanisme pasar. Ia mendorong pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional berbasis blended finance untuk menghadirkan keadilan wilayah.
\“Kita butuh bantalan risiko bagi investor, terutama di daerah dengan infrastruktur terbatas. Transisi energi hanya berhasil jika daerah penghasil biomassa menikmati nilai tambahnya,” ujarnya.
Kasatgas Energi BPP HIPMI Jay Singgih, dalam sambutan pembuka panel tersebut, menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar penambahan sumber energi, melainkan perubahan sistem, perilaku, dan pola investasi.
“Indonesia memiliki potensi biomassa luar biasa—dari limbah pertanian, residu sawit, hingga biofuel dan biogas—yang bisa menjadi kekuatan besar bila dikelola dengan benar,” ujarnya.
Jay Singgih, yang juga Wakil Ketua Umum ASPEBINDO dan Ketua Umum INTRAMIGAS, menilai tantangan utama bioenergi bukan hanya infrastruktur, tetapi juga ekosistem pembiayaan yang memastikan proyek-proyek layak, bankable, dan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah, industri, perbankan, dan lembaga pembiayaan non-bank menjadi kunci agar transisi energi berjalan cepat sekaligus adil,” katanya.
Ia menambahkan, pembiayaan bioenergi berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi desa, dan memberdayakan UMKM dalam rantai nilai energi nasional. Melalui Satgas Energi BPP HIPMI, berbagai inisiatif telah dijalankan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha muda dan mendorong keterlibatan UMKM, termasuk melalui workshop dan kunjungan lapangan pengembangan bioenergi.
Menutup forum, Jay Singgih menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama bioenergi di kawasan.
“Forum Energy Outlook 2026 harus menjadi momentum memperkuat sinergi dan mempercepat implementasi kebijakan energi berkelanjutan yang selaras dengan Asta Cita dan Program Strategis Nasional,” ujarnya.
“Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, bioenergi dapat menjadi fondasi ketahanan energi nasional sekaligus motor pembangunan ekonomi berkelanjutan,” pungkasnya. (Herman Effendi/Lukman Hqeem)
