Berita Kota, Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, mendesak pemerintahan Prabowo–Gibran untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sarat persoalan dan berpotensi menjadi ladang korupsi bagi oknum pejabat.
Iskandar mengungkapkan, sejak awal pelaksanaannya, program MBG telah memunculkan berbagai indikasi penyimpangan. Mulai dari praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepemilikan dapur yang diduga didominasi pejabat sipil, unsur TNI–Polri, hingga kelompok pengusaha tertentu, serta keberadaan yayasan yang disinyalir hanya berperan sebagai pengepul rente.
Tak hanya itu, pelaksanaan program MBG juga meninggalkan catatan kelam di tengah masyarakat. Kasus keracunan makanan yang menimpa siswa terjadi berulang kali, meskipun di setiap SPPG telah ditempatkan tenaga ahli gizi.
“Ini menandakan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cakap mengelola program MBG. Mau dievaluasi apa lagi? Seharusnya evaluasi membuat program semakin baik, bukan justru memperbanyak kasus. Keracunan anak-anak bangsa terjadi semakin masif. Kami menduga ada kelompok tertentu yang sengaja mengeksploitasi anak sekolah dan masyarakat miskin demi mengejar rente dari program MBG,” ujar Iskandar kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Iskandar juga menyoroti pengalihan anggaran pendidikan senilai Rp223 triliun untuk membiayai program MBG, yang menurutnya telah melanggar prinsip dan aturan pengelolaan anggaran negara.
“Mengapa pemerintah tidak memaksimalkan anggaran pendidikan untuk anak-anak kita? Lebih baik anggaran pendidikan diperkuat, ketimbang dialihkan ke program MBG yang problematik dan terus menuai kasus. Ironisnya, ketika kritik disampaikan melalui media sosial, justru muncul intimidasi terhadap para pengkritik,” tegasnya.
Ia menilai pola pemerintahan saat ini menunjukkan gejala kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada era Orde Baru, di mana kritik publik kerap dibungkam melalui tekanan dan intimidasi.
“Padahal rakyat memiliki hak untuk bersuara. Kritik terhadap kekacauan program MBG seharusnya didengar dan dikaji secara objektif. Bila perlu, program ini dihentikan dan dialihkan ke kebijakan lain yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Baca juga: MBG Dinilai Jadi Ujian Tata Kelola Negara, IAW Soroti Risiko Transparansi dan Akuntabilitas
Iskandar menegaskan bahwa program MBG tidak berada di ruang hampa. Menurutnya, kepemilikan dan pengelolaan bisnis di balik program ini diduga kuat didominasi oleh pejabat dan kelompok pengusaha tertentu.
Lebih lanjut, ia menyayangkan program yang sejatinya digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi UMKM justru berdampak sebaliknya. Banyak pelaku usaha mikro dilaporkan gulung tikar akibat tidak mampu bersaing.
“Di awal, pelaku usaha kecil menyambut positif program ini karena berharap bisa menjadi pemasok bahan baku MBG di wilayah terdekat. Faktanya, para pengelola dapur lebih memilih berbelanja ke agen besar atau grosir demi keuntungan lebih,” jelasnya.
Akibat tingginya permintaan dari dapur MBG ke agen besar, harga kebutuhan pokok di tingkat pengecer ikut terdorong naik. Kondisi ini membuat usaha kecil semakin tertekan dan tidak mampu bersaing.
“Di saat yang sama, kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit. Angka pengangguran meningkat, ditambah bencana alam yang terjadi secara masif belakangan ini. Apakah ini belum cukup untuk membuka hati dan pikiran para penguasa terhadap nasib rakyat?” kata Iskandar.
Atas kondisi tersebut, ETOS Indonesia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap program MBG. Selain itu, pihaknya juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melingkupi program tersebut.
Iskandar memperkirakan, jika penegak hukum serius mengusut program MBG, banyak pejabat di lingkungan BGN yang berpotensi terseret.
“Anggaran MBG sangat besar, bahkan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun per hari. Sementara banyak pejabat pengambil kebijakan di BGN bukan berasal dari latar belakang yang kompeten di bidang gizi dan manajemen pangan. Maka wajar jika program ini berjalan amburadul,” pungkasnya. (***)
