Beritakota.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar audiensi bersama Universitas Indonesia (UI) dan Rapat dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Audiensi digelar untuk membahas progress rencana kerja “Giant Sea Wall” atau pagar laut di kawasan Pantai Utara Jawa yang terancam kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah.
“Baru saja kami melakukan rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan BOPPJ. Ini sudah rapat koordinasi yang kesekian kali karena dalam struktur saya ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pengarah,” ujar AHY di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Baca juga: Banjir Rob Rendam Ribuan Rumah di Prapag Lor Brebes
Menko AHY yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ mengatakan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya badan tersebut secara khusus bertugas untuk mempersiapkan pembangunan proteksi kawasan Pantura yang saat ini menghadapi ancaman serius banjir rob akibat naiknya permukaan air laut.
“Bahaya banjir rob terus mengintai di berbagai kawasan, mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur,” ucap dia.
Selain kenaikan permukaan air laut, AHY juga menyoroti persoalan penurunan permukaan tanah atau land subsidence yang terjadi di banyak wilayah pesisir. Kondisi ini, menurutnya, membuat intervensi pembangunan infrastruktur proteksi menjadi sebuah urgensi.
“Oleh karena itu sudah menjadi urgensi untuk melakukan intervensi dalam bentuk pembangunan tanggul. Apakah tanggul pantai, tanggul laut berarti maju ke depan,” ungkap AHY.
Dalam hal ini, AHY menjelaskan proyek proteksi Pantura Jawa dirancang untuk jangka waktu hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, pemilihan teknologi yang tepat, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
“Jadi jangan dibayangkan ini adalah proyek yang singkat karena ini memang membutuhkan perencanaan yang matang sekali,” tutur AHY
“Teknologinya harus tepat, anggaran juga harus tersedia. Dan dilakukan tentunya bersama-sama karena paling tidak akan melibatkan 17 kementerian lembaga yang terkait. Dan juga tentunya pemerintah di tingkat daerah apakah provinsi maupun kabupaten kota,” sambungnya.
pembangunan proteksi Pantura Jawa tidak hanya bertujuan membangun tanggul semata, tetapi juga mengembangkan kawasan pesisir agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Menurutnya progres perencanaan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa ini bekerjasama dengan lintas sektor seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, serta Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal).
“Kita ingin melakukan survei dan pemetaan secara komprehensif terkait apa saja yang harus dilakukan, terutama dalam konteks infrastrukturnya,” tukasnya.
