Beritakota.id, Jakarta — Di tengah lanskap global yang kian dipenuhi arus informasi tanpa batas, pertarungan sejati sebuah bangsa tidak lagi semata pada sumber daya alam atau kekuatan ekonomi, melainkan pada kualitas manusianya. Dalam konteks itulah, literasi mengambil posisi sebagai fondasi paling mendasar—sebuah titik awal yang menentukan arah martabat bangsa. Perpustakaan, yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai ruang sunyi penuh rak buku, kini sedang mengalami redefinisi: dari tempat penyimpanan menjadi pusat kehidupan intelektual dan sosial.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) membaca perubahan ini sebagai momentum strategis. Melalui penguatan program Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), Perpusnas berupaya menggeser paradigma literasi dari sekadar aktivitas membaca menjadi gerakan kolektif yang hidup di tengah masyarakat.
Baca juga : Efesiensi Anggaran Dipastikan Tidak Ganggu Layanan Perpusnas
Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan teknis membaca dan menulis, melainkan fondasi peradaban. Dalam kerangka itu, literasi mencakup kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, hingga menciptakan inovasi yang relevan dengan tantangan zaman.
“Tidak ada satu pun bangsa yang bermartabat jika tingkat literasinya rendah,” ujarnya dalam wawancara di Jakarta, awal pekan ini.
Pernyataan tersebut bukan retorika kosong. Dalam praktiknya, Perpusnas justru mengambil langkah yang tidak lazim: meningkatkan jumlah relawan literasi di tengah tekanan efisiensi anggaran. Pada 2026, jumlah relawan RELIMA mencapai 360 orang yang tersebar di sekitar 200 kabupaten dan kota di Indonesia. Sebuah angka yang mencerminkan strategi berbasis dampak, bukan sekadar hitung-hitungan fiskal.
RELIMA menjadi wajah baru dari gerakan literasi yang lebih membumi. Para relawan hadir di tengah masyarakat heterogen—dari desa hingga pinggiran kota—menghidupkan budaya baca melalui pendekatan yang kontekstual. Mereka tidak hanya mendistribusikan buku, tetapi juga membangun ruang dialog, mendampingi anak-anak, hingga menginisiasi kegiatan berbasis literasi yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Dalam konteks ini, perpustakaan tidak lagi berdiri sebagai institusi yang berjarak, melainkan sebagai simpul interaksi sosial. Ia menjadi ruang bertemunya gagasan, tempat tumbuhnya kreativitas, sekaligus arena pemberdayaan masyarakat.
Literasi, Kebijakan, dan Tantangan Implementasi
Namun, membangun budaya literasi tidak cukup hanya dengan gerakan sosial. Ia membutuhkan fondasi kebijakan yang kuat dan konsisten. Pemerintah, melalui kebijakan alokasi minimal 10 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk buku bacaan nonteks, sebenarnya telah memberikan sinyal afirmatif.
Langkah ini penting, mengingat literasi tidak dapat berkembang jika ekosistem bacaan hanya didominasi oleh buku teks. Buku pengayaan—yang membuka cakrawala, merangsang imajinasi, dan memperkaya perspektif—merupakan elemen krusial dalam membangun daya pikir kritis.
Namun di lapangan, realitas berbicara lain. Banyak sekolah masih berada dalam dilema antara memenuhi kebutuhan buku wajib dan menyediakan bacaan pengayaan. Akibatnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal.
Di titik ini, RELIMA dan peran perpustakaan menjadi semakin relevan. Ketika kebijakan belum sepenuhnya efektif menjangkau akar rumput, gerakan berbasis komunitas mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Relawan literasi hadir sebagai katalis, memastikan bahwa buku tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar dibaca, dipahami, dan dimaknai.
Transformasi Berbasis Inklusi Sosial
Lebih jauh, Perpusnas juga mendorong transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini bukan sekadar jargon, melainkan perubahan cara pandang yang fundamental. Perpustakaan didorong menjadi “ruang hidup”—tempat masyarakat tidak hanya datang untuk membaca, tetapi juga untuk belajar, berdiskusi, bahkan menciptakan solusi atas persoalan sehari-hari.
Pendekatan ini menempatkan perpustakaan sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Ia bukan lagi pelengkap, melainkan fondasi. Dari ruang-ruang perpustakaan inilah, kualitas berpikir masyarakat dibentuk—yang pada akhirnya menentukan arah kebijakan, inovasi, dan masa depan bangsa.
Aminudin menekankan bahwa upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Literasi adalah kerja kolektif yang menuntut kolaborasi lintas sektor—dari pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas.
“Perpusnas harus didengar, bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh para pengambil kebijakan,” katanya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa literasi bukan sekadar urusan pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi martabat bangsa. Sebab pada akhirnya, sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangunnya, tetapi dari seberapa dalam cara berpikir warganya.
Di sanalah perpustakaan—bersama para relawan seperti RELIMA—menemukan kembali maknanya: sebagai penjaga sunyi yang justru menentukan arah paling riuh dalam perjalanan sebuah peradaban. (Lukman Hqeem)
