Beritakota.id, Jakarta – Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur dinilai sebagai salah satu insiden paling serius dalam sejarah perkeretaapian nasional. Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) melontarkan kritik keras atas kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam sekitar pukul 20.50 WIB. Insiden ini dinilai sebagai peringatan serius atas lemahnya sistem keselamatan transportasi nasional.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyampaikan duka mendalam sekaligus menegaskan bahwa kecelakaan tersebut menjadi “catatan kelam” dalam sejarah perkeretaapian Indonesia.
“PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional. Tidak hanya itu, lembaga ini juga mendorong adanya perombakan besar di tubuh regulator dan operator, termasuk Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan PT KCI,’’ ujar Gibran kepada Beritakota.id, Jumat (1/5/2026).
Langkah tegas seperti pencopotan pejabat terkait dinilai penting demi menjamin akuntabilitas publik dan transparansi investigasi.
Baca Juga: DPR Dukung Kemenhub Evaluasi Taksi Green SM usai Tabrakan KRL – KA Argo Bromo
PUKIS mengungkap dugaan adanya efek domino dalam kecelakaan tersebut. Insiden awal disebut bermula dari tabrakan KRL dengan sebuah taksi hijau di perlintasan sebidang dekat stasiun.
Gangguan tersebut diduga memicu kerusakan sistem yang kemudian berujung pada tabrakan lanjutan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL lain di lintasan yang sama.
“Dua insiden beruntun dalam waktu singkat mengindikasikan kegagalan sistem dalam mengendalikan dampak awal,” ujar Gibran.
Kemungkinan penyebab mencakup gangguan teknis seperti sistem persinyalan, hingga faktor non-teknis seperti human error. Namun, kepastian masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Baca Juga:Kecelakaan Beruntun Bekasi Timur Picu Desakan Cabut Izin Taksi Listrik Green SM
PUKIS juga menyoroti lemahnya respons awal di lokasi kejadian. Area kecelakaan disebut tidak segera disterilkan, bahkan dipadati warga dan konten kreator yang melakukan siaran langsung di media sosial.
Situasi ini dinilai berpotensi menghambat proses evakuasi dan membahayakan keselamatan korban serta petugas.
Kritik terhadap Kebijakan dan Kehadiran Pejabat
Selain aspek teknis, PUKIS mengkritik dampak kebijakan efisiensi anggaran yang disebut melemahkan kinerja lembaga seperti KNKT dan Basarnas dalam menjaga keselamatan transportasi.
Tak hanya itu, kehadiran figur publik seperti Raffi Ahmad di lokasi kejadian juga menuai sorotan. PUKIS menilai kehadiran pihak yang tidak berkepentingan dapat mengganggu proses evakuasi dan mencerminkan buruknya koordinasi pemerintahan.
PUKIS menegaskan bahwa investigasi tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Penyelidikan harus mencakup kemungkinan kelalaian regulator, operator, hingga pihak lain yang terlibat dalam insiden. “Harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Gibran.
Untuk mencegah tragedi serupa, PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur double-double track di wilayah Jabodetabek guna memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh.
Selain itu, modernisasi sistem persinyalan serta penanganan perlintasan sebidang menjadi langkah krusial yang tidak bisa ditunda.
