Beritakota.id, Jakarta Timur – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali membuktikan bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan sekadar angka di atas laporan. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, lembaga ini mampu merealisasikan belanja negara sebesar Rp583,26 miliar, atau 98,93 persen dari pagu efektif Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Komisi X DPR RI, namun sekaligus memunculkan satu pesan penting: keberhasilan administrasi belum cukup jika ruang fiskal untuk membangun literasi nasional terus menyusut.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/7). Selain menerima laporan realisasi anggaran, DPR juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Perpusnas pada tahun mendatang akibat penyesuaian belanja negara.
Baca juga : 10 Tahun WTP, Konsistensi Perpusnas Jaga Kepercayaan Publik
Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, mengatakan seluruh unit kerja berhasil menjaga tingkat penyerapan anggaran di atas 98 persen. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan konsistensi lembaga dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, sekaligus akuntabel.
“Kami bersyukur seluruh unit kerja mampu mengelola anggaran dengan baik. Penyerapan anggaran di setiap unit kerja tidak ada yang kurang dari 98 persen,” ujarnya.
Keberhasilan itu memperpanjang rekam jejak tata kelola Perpusnas. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, lembaga tersebut kembali memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di saat yang sama, nilai **SAKIP** meningkat menjadi **72,43** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**, sedangkan **Indeks Reformasi Birokrasi** mencapai **85,81** dengan predikat **A-**.
### Tata Kelola Baik, Tantangan Literasi Belum Usai
Namun pembahasan di DPR tidak berhenti pada angka realisasi anggaran maupun capaian administrasi.
Justru di balik keberhasilan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai dampak pengurangan anggaran terhadap berbagai program literasi yang selama ini langsung menyentuh masyarakat.
Perpusnas mengakui penyesuaian anggaran tahun 2026 berpotensi memengaruhi sejumlah program prioritas. Bantuan bacaan bermutu bagi perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas menjadi salah satu program yang terdampak. Begitu pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang selama ini menjadi penopang pembangunan sarana perpustakaan di daerah.
Meski demikian, Perpusnas menegaskan pembangunan literasi tetap dijaga melalui penyesuaian target bersama Kementerian PPN/Bappenas, penguatan pendampingan penyusunan **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**, serta pengembangan program **Relawan Literasi Masyarakat (Relima)**.
Bagi Perpusnas, efisiensi anggaran tidak boleh diterjemahkan sebagai berkurangnya komitmen membangun budaya baca.
### DPR: Literasi Tidak Bisa Dibangun dengan Anggaran Minimum
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan apresiasi terhadap kemampuan Perpusnas mempertahankan kualitas pelayanan di tengah keterbatasan fiskal.
Namun ia mengingatkan bahwa pembangunan literasi merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Perpusnas tetap mampu menunjukkan dedikasi, inovasi, dan menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran. Dampak pengurangan anggaran terhadap capaian pembangunan literasi perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya,” katanya.
Pandangan tersebut diperkuat sejumlah anggota Komisi X.
Andi Muawiyah Ramly menyoroti ancaman terhadap pelestarian naskah kuno apabila dukungan anggaran terus berkurang. Menurutnya, manuskrip kuno bukan sekadar koleksi sejarah, tetapi juga warisan pengetahuan bangsa yang tidak tergantikan.
Sementara itu, Karmila Sari menilai tingginya serapan anggaran seharusnya diikuti indikator keberhasilan yang lebih berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Ledia Hanifa Amaliah juga menekankan bahwa kebutuhan anggaran Perpusnas harus dihitung berdasarkan kontribusinya terhadap pembangunan literasi nasional, bukan sekadar besaran belanja tahunan.
Adapun MY Esti Wijayati meminta adanya penyempurnaan pengelolaan aset sekaligus penjelasan mengenai pagu anggaran yang masih diblokir pemerintah.
Kolaborasi Menjadi Jalan Keluar
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Aminudin menilai dukungan DPR, tingginya antusiasme masyarakat, serta semangat komunitas literasi menjadi modal terbesar Perpusnas menghadapi keterbatasan anggaran.
“Empati yang ditunjukkan Komisi X menjadi kekuatan kami. Kami juga melihat semangat masyarakat dan para pegiat literasi justru semakin besar meskipun anggaran Perpusnas turun cukup signifikan,” ujarnya.
Perpusnas pun mulai memperluas pola pembiayaan melalui kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, komunitas pelestari manuskrip, lembaga filantropi, hingga mitra internasional.
Pendekatan tersebut telah memungkinkan sejumlah program preservasi naskah kuno tetap berjalan di Aceh, Sumatera Barat, dan Keraton Surakarta. Langkah ini menjadi bukti bahwa pelestarian memori kolektif bangsa tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Literasi Adalah Investasi Jangka Panjang
Dalam kesimpulan rapat, Komisi X menerima laporan realisasi anggaran Perpusnas Tahun Anggaran 2025 sekaligus mendorong lembaga tersebut mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.
Namun substansi rapat sesungguhnya melampaui persoalan administrasi keuangan.
Pembahasan ini memperlihatkan adanya kesadaran bahwa pembangunan literasi nasional membutuhkan kesinambungan pendanaan, tata kelola yang baik, serta kolaborasi lintas sektor. Tingginya serapan anggaran memang menunjukkan kemampuan mengelola keuangan negara, tetapi keberhasilan sesungguhnya akan diukur dari seberapa besar masyarakat memperoleh akses terhadap pengetahuan, perpustakaan yang berkualitas, dan warisan intelektual bangsa yang tetap lestari.
Di tengah berbagai penyesuaian fiskal, Perpusnas kini menghadapi tantangan yang lebih besar daripada sekadar mempertahankan opini WTP. Lembaga ini dituntut memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan literasi masyarakat Indonesia. (Lukman Hqeem)
Perpusnas, Komisi X DPR RI, Anggaran Perpusnas 2025, Literasi Nasional, WTP Perpusnas, Digitalisasi Naskah Kuno, IPLM, Relawan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Nasional, Tata Kelola Pemerintahan
**Meta Description (156 karakter):**
Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Perpusnas 2025 sebesar 98,93 persen sekaligus mendorong penguatan anggaran untuk pembangunan literasi nasional.
