Beritakota.id, Jakarta – Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menegaskan komitmennya untuk tetap setia pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022.
Dia menegaskan, Kadin Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang menaungi dunia usaha, sehingga segala aktivitasnya, termasuk penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), harus sesuai dengan ketentuan hukum dan AD/ART yang berlaku. Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan atas pelaksanaan Munaslub pada Sabtu (14/9/2024) yang dinilai melanggar AD/ART Kadin.
Arsjad menekankan, dirinya terpilih sebagai ketua umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 melalui proses yang sah, yaitu secara aklamasi pada Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni 2021. Dia juga didampingi oleh 21 ketua umum Kadin provinsi dan anggota luar biasa (ALB) Kadin yang mengajak seluruh anggota untuk mematuhi peraturan demi kemajuan organisasi.
Baca Juga: Arsjad Rasjid Anggap Munaslub Kadin Indonesia Ilegal
“Hanya ada satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART,” ujar Arsjad dalam keterangan resmi, Minggu (15/9/2024).
Penolakan terhadap Munaslub ini juga disampaikan oleh 21 Kadin provinsi, termasuk dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang menyatakan gerakan tersebut merusak integritas organisasi. Selain itu penolakan munaslub juga disuarakan Kadin provinsi Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara,Papua, Papua Barat,Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Papua Barat Daya.
Sementara itu, Munaslub yang diinisiasi oleh Dewan Pertimbangan Kadin dan beberapa pengurus lainnya memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum periode 2024-2029, menggantikan Arsjad. Namun, keputusan ini mendapat penolakan karena dianggap menyalahi AD/ART Kadin, dengan alasan penyelenggaraannya tidak sah dan tanpa dasar hukum yang kuat.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono menjelaskan, Munaslub hanya bisa diselenggarakan jika ada pelanggaran serius terhadap AD/ART atau ketidakberfungsian dewan pengurus.
“Alasan keikutsertaan Arsjad dalam tim pemenangan calon presiden tidak bisa dijadikan dasar untuk munaslub, karena itu dilakukan secara pribadi dan bukan sebagai perwakilan Kadin.Selain itu, munaslub yang diselenggarakan tidak memenuhi syarat AD/ART, seperti surat peringatan dan kuorum yang sah,” kata Dhaniswara.
Adapun Kadin versi Munaslub itu mengklaim dihadiri 28 Kadin Provinsi dari total 34, dan 28 Asosiasi. Proses pemilihan Munaslub itu dipimpin Nurdin Halid, dan juga dihadiri Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Kadin Erwin Aksa, hingga Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Padahal menurut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan, semestinya penyelenggaran Munaslub Kadin dihadiri 121 asosiasi, namun dari video yang beredar hanya 28 asosiasi.
“Bahkan Ketum ada ditempat lain, tiba-tiba ada ketum dadakan. Contohnya, Papua dan Kalbar. Ketua Umumnya ibu-ibu, tapi yang hadir bapak-bapak. Seperti rekayasa,” tegasnya.
