Beritakota.id, Jakarta – Jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto memperingatkan tentang keberadaan “antek-antek asing” yang ingin merusak Indonesia dari dalam, Bung Karno sudah lebih dahulu mengingatkan bangsa ini tentang bahaya neokolonialisme. Dalam retorika politiknya yang terkenal, ia pernah berkata, “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis.” Kalimat itu tentu lahir dari konteks sejarah yang berbeda. Namun pesan yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga hari ini: bangsa yang merdeka harus selalu waspada terhadap kekuatan luar yang ingin mengendalikan arah sejarahnya.
Indonesia memang tidak lagi menghadapi kolonialisme klasik. Tidak ada lagi kapal perang yang datang membawa bendera penjajah. Tetapi kolonialisme modern sering hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus: melalui kekuatan finansial global, pengaruh opini publik, serta jaringan aktivisme transnasional yang bekerja di ruang digital.
Dalam perspektif filsafat politik, ancaman seperti ini bukanlah hal baru. Para pemikir seperti Antonio Gramsci menjelaskan bahwa dominasi modern tidak selalu dilakukan melalui kekuatan militer, melainkan melalui hegemoni budaya dan pembentukan opini publik. Dalam era media sosial, proses ini bahkan menjadi jauh lebih cepat dan sulit dilacak.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo mengingatkan tentang kemungkinan adanya kekuatan asing yang bekerja di balik layar untuk melemahkan Indonesia, pernyataan tersebut patut dilihat sebagai peringatan strategis tentang pentingnya menjaga kedaulatan nasional.
Salah satu figur global yang sering muncul dalam diskursus mengenai pengaruh politik internasional adalah George Soros. Ia dikenal sebagai investor besar sekaligus pendiri jaringan filantropi global Open Society Foundations (OSF). Lembaga ini memiliki dana abadi sekitar 19,5 miliar dolar AS yang digunakan untuk mendukung berbagai program masyarakat sipil di berbagai negara.
Secara resmi, OSF menyatakan misinya adalah memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Namun dalam praktik geopolitik global, pengaruh finansial lembaga filantropi besar sering menimbulkan perdebatan tentang batas antara dukungan demokrasi dan potensi intervensi dalam politik domestik suatu negara.
Beberapa laporan bahkan menyebut adanya proposal hibah kepada jaringan masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan nilai sekitar 1,67 juta dolar AS atau sekitar Rp25 miliar. Program-program tersebut biasanya berkaitan dengan penguatan organisasi masyarakat sipil, penelitian kebijakan, serta kegiatan advokasi publik.
Dalam negara demokrasi, dukungan terhadap masyarakat sipil tentu bukan hal yang otomatis bermasalah. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa kekuatan finansial global dapat menjadi instrumen geopolitik yang sangat efektif.
Kita masih mengingat krisis moneter Asia 1997–1998 yang menghantam Indonesia dengan begitu keras. Nilai rupiah anjlok, perekonomian runtuh, dan stabilitas politik terguncang hebat hingga berujung pada perubahan kekuasaan nasional. Peristiwa itu menjadi pelajaran pahit bahwa kedaulatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan politik.
Baca juga: Presiden Prabowo Teken Kesepakatan Tarif 0 Persen ke Pasar AS
Kini medan pertarungan tersebut semakin kompleks. Jika dulu krisis dapat dipicu melalui serangan spekulasi finansial, maka hari ini destabilitas juga dapat dipicu melalui perang narasi di ruang digital. Media sosial, influencer, dan jaringan opini publik dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membentuk persepsi masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan pemerintah bisa dengan mudah diserang melalui kampanye digital yang masif. Program pembangunan yang seharusnya didiskusikan secara rasional sering kali digiring menjadi perdebatan emosional yang memecah belah masyarakat.
Di sinilah pentingnya membangun ketahanan nasional dalam arti yang lebih luas. Negara harus kuat, tetapi masyarakat juga harus cerdas dan kritis. Kritik tentu merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kritik yang sehat harus lahir dari kepentingan bangsa sendiri, bukan dari agenda pihak luar yang ingin melemahkan Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah mendorong berbagai agenda strategis seperti kemandirian pangan, penguatan industri pertahanan, serta peningkatan kedaulatan ekonomi nasional. Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan negara dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Dalam konteks ini, menjaga stabilitas nasional bukan berarti menutup ruang kritik. Justru sebaliknya, stabilitas nasional harus menjadi fondasi agar kritik dapat berkembang secara sehat dan konstruktif.
Sebagai bangsa besar dengan lebih dari 270 juta penduduk dan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia akan selalu menjadi arena perebutan pengaruh global. Karena itu, kewaspadaan terhadap berbagai bentuk intervensi asing merupakan sikap yang wajar.
Namun kewaspadaan tersebut harus dibangun di atas nasionalisme yang rasional, bukan paranoia. Indonesia harus tetap terbuka terhadap kerja sama internasional, tetapi pada saat yang sama teguh menjaga kedaulatan politik dan ekonominya.
Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini mampu melewati berbagai badai. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga krisis ekonomi yang mengguncang negara, Indonesia selalu menemukan jalan untuk bangkit kembali.
Karena itu, tugas kita hari ini sederhana namun penting: menjaga persatuan nasional, memperkuat kedaulatan negara, dan memastikan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh kekuatan luar mana pun.
Membantu pemerintahan yang sah menjaga stabilitas negara bukanlah soal mendukung individu tertentu. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menjaga Indonesia tetap berdiri tegak di tengah arus besar geopolitik dunia. (***)
Oleh: Rinto Namang (PP Gekira)
