Beritakota.id, Bogor – Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Bogor yang akan berakhir pada 11 September 2020, terpaksa diperpanjang sementara waktu hingga 14 September 2020. Keputusan ini disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya merespon akan diberlakukannya kembali penerapan PSBB total oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Kota Bogor masih menunggu informasi terkini hasil rakor yang digelar Pemprov DKI dan Jawa Barat dengan kementerian terkait. Selain itu juga Kota Bogor menunggu informasi terkini data dari Gugus Tugas Nasional terkait status wilayah atau zonasi,” kata Bima usai rapat pembahasan pelaksanaan dan penerapan PSBB DKI Jakarta bersama para kepala daerah se-Jabodetabek secara online dari Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor, Kamis (10/9/2020).
Sambil menunggu informasi itu, pihaknya akan mempelajari data-data dan memperpanjang PSBMK Kota Bogor selama 4 hari ke depan hingga Senin 14 September. Pada pertemuan virtual tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan mendengarkan masukan dari para kepala daerah Bodetabek.
“Kondisi Jakarta saat ini memang darurat dan harus diselaraskan. Pemprov DKI Jakarta masih merasa perlu untuk memantapkan lagi rencana tersebut selain itu diperlukan juga koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat,” kata Bima.
Penerapan PSBB DKI Jakarta, lanjut Bima, memiliki plus minus. Kemungkinan terpaparnya warga Kota Bogor akan berkurang karena jika betul-betul diterapkan, warga Bogor yang bekerja di Jakarta maka akan kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Sedangkan minusnya adalah akan banyak warga Jakarta yang lari ke Bogor akibat penerapan PSBB secara ketat di Ibu Kota.
“Jadi di Jakarta masih perlu dimatangkan lagi, dan Kota Bogor akan menyesuaikan seperti apa langkah yang akan kami ambil. Saya meminta Pak Gubernur untuk memperjelas, terkait aturan keluar masuk Jakarta-Bogor. Selanjutnya berdasarkan data, mulai banyak pasien Covid-19 yang datang itu dari Jakarta,” terang Bima.
Rencananya pada Sabtu (12/9/2020) Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait. Sedangkan Rakor dengan para kepala daerah kawasan Bodebek dan Pemprov Jabar rencananya akan digelar pada Senin (14/9/2020).
