Beritakota.id, Jakarta – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen pada 2026 dan penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi 4,5 persen pada 2029.
Langkah tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 yang menempatkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga. Agenda kerja ini dipaparkan dalam kegiatan Media Gathering yang digelar di Gedung Graha Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (16/12).
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil., menyampaikan bahwa pada 2026 BP Taskin akan memfokuskan kerja pada penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan presisi penargetan keluarga miskin, serta perluasan penerapan model intervensi terintegrasi di wilayah prioritas.
“Target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 adalah komitmen nasional yang harus dicapai bersama. BP Taskin telah menyiapkan sejumlah program khusus yang akan diimplementasikan secara intensif sebagai katalisator percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia,” ucap Budiman.
Baca juga: BP Taskin dan UI Gelar Seminar Nasional Ketahanan Pangan
Upaya tersebut ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi nasional untuk memastikan setiap intervensi memberikan dampak nyata bagi keluarga berpendapatan rendah. BP Taskin juga akan memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta melanjutkan Kajian Sistem Perlindungan Nasional (SPN) guna meningkatkan ketepatan sasaran, khususnya pada kelompok desil terbawah.
Pada saat yang sama, BP Taskin mulai mengimplementasikan SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem. Model ini mencakup integrasi bantuan dasar, perlindungan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi, yang selanjutnya akan direplikasi ke daerah prioritas lainnya.
Selain itu, BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur. Seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra non-pemerintah.
Wakil Kepala BP Taskin, Ir. Iwan Sumule, menegaskan pentingnya sinkronisasi program lintas level pemerintahan. “BP Taskin akan menyinkronkan program kementerian dan lembaga dengan program pemerintah daerah kabupaten dan kota, sehingga setiap intervensi benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah,” ujarnya.
Dalam struktur organisasi, BP Taskin juga diperkuat oleh sejumlah pejabat strategis. Zaidirina dipercaya menjabat sebagai Deputi Bidang Percepatan, Fasilitasi, dan Perlindungan Kesejahteraan, sementara Novrizal Tahar ditunjuk sebagai Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses.
Dengan arah kebijakan dan rencana kerja tersebut, BP Taskin optimistis dapat berkontribusi signifikan dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan serta memastikan program berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
