Beritakota.id, Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan instruksi tegas kepada Perum Bulog untuk menggandakan penyaluran bantuan pangan darurat bagi wilayah-wilayah di Pulau Sumatera yang dilanda bencana alam. Perintah ini bertujuan untuk memastikan suplai bantuan mencapai tiga kali lipat dari kebutuhan awal yang diajukan oleh pemerintah daerah setempat, guna menjamin ketersediaan pangan bagi para korban.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa hingga Jumat (2/1/2026), Bulog telah berhasil menyalurkan sebanyak 14.227 ton bantuan pangan ke berbagai daerah di Sumatera. Jumlah ini akan terus ditingkatkan seiring dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. “Kami sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian, kita perintahnya untuk melipatgandakan tiga kali lipat kebutuhan dari masing-masing provinsi maupun kabupaten kota,” ujar Rizal di Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).
Rizal mencontohkan, untuk Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang sebelumnya mengajukan tambahan 1.000 ton beras, kini Bulog akan menyiapkan stok hingga 3.000 ton. “Ini supaya menjamin masing-masing kabupaten/kota itu tidak kekurangan,” tambahnya. Komitmen ini didukung oleh stok beras nasional yang dipastikan aman. Di Provinsi Aceh, Bulog telah menyalurkan 8.670 ton bantuan pangan dengan sisa stok gudang mencapai 75.000 ton. Sumatera Utara telah menerima 4.482 ton bantuan dengan 25.781 ton stok tersisa, sementara Sumatera Barat telah disalurkan 1.069 ton dengan cadangan 8.527 ton.
Menyikapi kendala distribusi di beberapa daerah yang belum memiliki gudang Bulog, seperti Bener Meriah dan Aceh Tamiang, Bulog berinovasi dengan melakukan penyaluran dari gudang terdekat dan memanfaatkan fasilitas sementara seperti gelanggang olahraga (GOR) sebagai lokasi penyimpanan.
Langkah ini diambil demi mempercepat dan memastikan bantuan pangan menjangkau seluruh kecamatan dan desa yang terdampak bencana. Bulog menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana secara optimal.
