Beritakota.id, Jakarta — Kesejahteraan rumah tangga petani kembali menghadapi tekanan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,09 persen pada April 2026 menjadi 125,24. Penurunan ini terjadi akibat kenaikan biaya yang harus ditanggung petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga hasil pertanian yang mereka terima. Data BPS menunjukkan indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani meningkat lebih besar, yakni 0,24 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa ketimpangan tersebut menjadi faktor utama melemahnya daya tukar petani.
“Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani,” ujar Ateng dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Picu Inflasi April 2026, BPS Beberkan Datanya
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan dari hasil penjualan produk pertanian belum mampu menutup kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi. Tekanan paling besar dirasakan pada subsektor hortikultura yang mencatat penurunan NTP hingga 5,31 persen.
Penurunan tajam di sektor hortikultura dipicu oleh merosotnya harga sejumlah komoditas utama, seperti cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah. Selain itu, subsektor peternakan juga mengalami penurunan sebesar 0,97 persen, diikuti subsektor perikanan yang turun 0,98 persen.
Baca Juga: Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Dibongkar, DPR: Langkah Krusial Melindungi Petani Lokal
Meski demikian, tidak semua subsektor mengalami tekanan. BPS mencatat NTP tanaman pangan meningkat 0,43 persen, sementara subsektor tanaman perkebunan rakyat tumbuh 1,62 persen. Kenaikan ini didorong oleh penguatan harga komoditas seperti kelapa sawit dan gabah di pasar.
Secara umum, komoditas seperti kelapa sawit, gabah, karet, dan tomat menjadi penopang kenaikan harga yang diterima petani. Namun, fluktuasi harga harian, khususnya pada komoditas hortikultura, membuat sebagian petani tetap berada dalam kondisi rentan.
Perkembangan ini menjadi perhatian karena NTP merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga serta menekan biaya produksi guna meningkatkan daya beli dan kesejahteraan petani ke depan.
