Beritakota.id, Jakarta – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman mendorong percepatan pembangunan cadangan penyangga energi nasional guna menghadapi ketidakpastian geopolitik global, khususnya dinamika di kawasan Timur Tengah.
Hal itu disampaikan Saleh saat berdialog dengan RRI PRO3 di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Menurutnya, Indonesia tidak boleh menunggu krisis terjadi sebelum memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.
“Karena selama urusan yang di Timur Tengah ini belum tuntas, maka potensi ini selalu harus diantisipasi. Kita tidak boleh menunggu krisis terjadi baru kita bergerak, kita harus bergerak dari awal,” ujar Saleh.
Cadangan Energi Ditargetkan 30 Hari
Saleh menjelaskan, Indonesia saat ini telah memiliki regulasi terkait cadangan operasional energi. Namun, cadangan penyangga strategis masih dalam tahap pengisian bertahap dengan target mencapai 30 hari, mendekati praktik negara-negara maju.
Ia menilai tekanan krisis global saat ini justru menjadi momentum untuk mempercepat realisasi cadangan strategis yang telah lama direncanakan. Terlebih, kondisi geopolitik dinilai berbeda karena melibatkan hampir seluruh negara Teluk sebagai produsen energi utama dunia.
“Situasi ekstrem sekarang ini skalanya lebih luas, sehingga perencanaan cadangan harus dipercepat,” katanya.
Stok BBM dan LPG di Atas Standar Minimum
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa stok BBM dan LPG nasional saat ini berada di atas standar minimum nasional.
Ia menyebut standar minimum cadangan energi nasional ditetapkan selama 21 hari. Saat ini, seluruh cadangan telah melampaui batas tersebut, meski kapasitas penyimpanan maksimal nasional masih berada pada kisaran 25–26 hari.
Pemerintah, lanjut Bahlil, tengah mengupayakan pembangunan fasilitas penyimpanan energi dengan kapasitas hingga tiga bulan sebagai standar internasional penguatan ketahanan energi.
“Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan tiga bulan. Karena itu standar internasional,” ujarnya.
B40 dan Bioetanol Tekan Impor Energi
Di sisi lain, Saleh mengapresiasi kebijakan mandatori biodiesel B40 yang dinilai efektif mengurangi ketergantungan impor solar. Melalui pencampuran 40 persen biodiesel berbasis bahan baku domestik, kebutuhan solar murni dapat ditekan secara signifikan.
“Artinya untuk B40 ini impact-nya sangat bagus buat kebijakan ketahanan energi kita. Kemandirian energi maupun kedaulatan energi kita,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, rencana implementasi mandatori bioetanol mulai 2028 berpotensi semakin memperkuat bauran energi nasional dan mengurangi tekanan impor.
Sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan nasional, Saleh turut mengimbau masyarakat mampu untuk beralih menggunakan BBM dan LPG non-subsidi guna meringankan beban subsidi pemerintah.
Dengan dinamika geopolitik global yang belum stabil, percepatan pembangunan cadangan penyangga energi dinilai menjadi langkah strategis agar Indonesia lebih tangguh menghadapi potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga energi dunia.
