Beritakota.id, Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk politik elektoral dan kecenderungan pragmatisme yang kian mengental, Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) memilih jalur refleksi. Melalui ibadah syukur yang digelar di Sekretariat Pimpinan Pusat GEKIRA, Jumat (6/2/2026), organisasi ini menegaskan kembali pertanyaan mendasar yang kerap luput dalam praktik politik sehari-hari: sejauh mana iman benar-benar hadir sebagai etika, bukan sekadar identitas?
Ibadah yang dipimpin Pendeta Jeirry Sumampow tersebut tidak berdiri sebagai seremoni rutin. Pesan yang disampaikan justru mengandung kritik halus terhadap kecenderungan politik simbolik. Kasih, ditegaskan, tidak boleh berhenti sebagai narasi altar, tetapi harus menjelma menjadi keberanian sosial—hadir di ruang konflik, menyapa mereka yang terpinggirkan, dan bersuara ketika ketidakadilan dibiarkan menjadi kebiasaan. Dalam konteks ini, iman diposisikan bukan sebagai pembeda, melainkan sebagai tanggung jawab publik.
Baca juga : Di Mata Jepang, Stabilitas Politik Indonesia Lebih Penting dari Insentif
Ketua Umum GEKIRA Nikson Silalahi menggarisbawahi posisi organisasi yang ia pimpin sebagai gerakan kebangsaan berbasis iman, bukan sekadar sayap kekuasaan. Penegasan ini penting, terutama ketika organisasi-organisasi berbasis keagamaan kerap terjebak menjadi perpanjangan tangan kepentingan jangka pendek. Bagi GEKIRA, keberagaman Indonesia bukan slogan, melainkan medan uji konsistensi: apakah politik mampu merawat perbedaan tanpa menjadikannya alat tawar-menawar.
Namun refleksi itu tidak berhenti pada tataran nilai. Nikson secara terbuka mengajak kader melakukan konsolidasi dan pembaruan cara berjuang. Istilah “re-install” yang ia lontarkan menyiratkan pengakuan jujur bahwa metode lama tidak selalu relevan dengan tantangan baru. Perjuangan kesetaraan, khususnya bagi kelompok-kelompok berbasis iman, tidak bisa lagi bersifat reaktif—menunggu konflik muncul lalu bersuara. Ia harus proaktif, sistematis, dan berani masuk ke wilayah kebijakan yang kerap sunyi dari pengawasan publik.
Nada kritis juga muncul dari Sekretaris Jenderal GEKIRA Yeremias Ndoen yang memperluas makna panggilan kader. Ia mengingatkan bahwa politik iman kehilangan kredibilitasnya ketika abai pada krisis ekologis. Bumi, sebagai rumah bersama, tidak boleh diperlakukan sebagai isu pinggiran. Kesadaran lingkungan, menurutnya, harus menjadi bagian dari disiplin politik kader—bukan sekadar program insidental, melainkan sikap ideologis.
Rekam jejak kerja sosial GEKIRA selama ini menjadi modal penting, sekaligus alat uji. Pembangunan sawah baru di wilayah terdampak banjir, bantuan pangan bagi korban bencana, hingga inisiatif pembangunan fasilitas kesehatan dan perumahan menunjukkan bahwa gerakan ini tidak asing dengan kerja lapangan. Namun justru di titik inilah kritik menjadi relevan: kerja-kerja kemanusiaan harus terus dijaga agar tidak tergelincir menjadi etalase politik yang kehilangan daya transformasi.
Di tengah usia demokrasi yang kian dewasa, GEKIRA berada pada persimpangan penting. Apakah ia akan tetap menjadi gerakan nilai yang kritis terhadap kekuasaan, atau perlahan melunak dalam kenyamanan struktural? Ibadah syukur ini, jika dibaca lebih dalam, bukan sekadar perayaan, melainkan peringatan dini: bahwa iman yang tidak berani mengoreksi diri akan mudah larut dalam rutinitas politik.
Bagi kader GEKIRA, bergerak bukan hanya soal hadir, tetapi soal relevansi. Berani menyatakan identitas tanpa eksklusivisme, meng-upgrade kapasitas diri tanpa kehilangan nurani, dan memastikan setiap langkah politik benar-benar membawa kemanfaatan. Di situlah ujian sesungguhnya: apakah gerakan ini mampu terus menjadi berkat, bahkan ketika kritik harus diarahkan ke dalam dirinya sendiri. (Herman Effendi / Lukman Hqeem)
