Beritakota.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menggalakkan pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing industri, sekaligus mewujudkan prinsip ekonomi hijau dan sirkular demi kelestarian lingkungan.
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kekayaan bambu terbesar di dunia, memiliki lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di seluruh Nusantara. Potensi luar biasa ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga global sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar.
Namun, pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi metode konvensional, sehingga belum mampu mengoptimalkan nilai tambahnya. Kemenperin mendorong penguatan industri hilir bambu, khususnya untuk aplikasi konstruksi, furnitur, dan produk bernilai tambah lainnya seperti pangan fungsional.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa bambu memiliki potensi besar sebagai alternatif substitusi kayu. Sifatnya yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk menjadikannya material yang ideal, bahkan sangat direkomendasikan untuk daerah rawan gempa karena ketahanannya terhadap guncangan.
Pengembangan industri bambu ini merupakan program lintas kementerian yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu–Hilir sejak 2022. Kemenperin saat ini tengah menyusun peta jalan pengembangan ekosistem industri bambu yang mencakup penguatan agroforestry, teknologi pascapanen, pembentukan sentra bambu, pendirian Akademi Komunitas Bambu, hingga pembangunan pusat logistik bambu untuk menjamin pasokan yang berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyoroti peluang besar industri bambu nasional di sektor kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri, seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah.
Kesenjangan antara permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu yang mencapai 1.500 meter kubik per bulan dengan kapasitas produksi nasional yang baru sekitar 30 meter kubik per bulan, menunjukkan potensi ekspansi industri yang sangat besar.
Di pasar domestik, permintaan juga melonjak, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata. Menariknya, investasi konstruksi bambu dinilai lebih efisien dengan periode pengembalian modal (Break Even Point/BEP) yang jauh lebih cepat dibandingkan konstruksi beton.
Untuk mengatasi tantangan keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB) yang fokus pada pelatihan berbasis kompetensi untuk menghasilkan tenaga kerja bambu bersertifikat.
