Beritakota.id, Jakarta – Cabang olahraga pickleball Indonesia tengah menghadapi krisis organisasi yang cukup serius. Sejumlah pengurus provinsi (pengprov) menilai Ikatan Pickleball Indonesia (IPF) kehilangan arah kepemimpinan, sehingga mendesak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagai langkah penyelamatan.
Meski tergolong olahraga baru, perkembangan pickleball Indonesia terbilang pesat sejak 2021. Berkat kerja keras pengurus daerah, cabang ini sukses tampil sebagai ekshibisi dalam PON Aceh–Sumut 2024 dan bahkan meraih prestasi di tingkat Asia.
Namun, momentum positif tersebut terganggu setelah pickleball tidak masuk dalam daftar cabang olahraga PON 2028 di NTB–NTT. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan luas di kalangan atlet dan komunitas, terlebih cabang olahraga lain seperti padel justru dipastikan akan dipertandingkan.
Sejumlah pengprov menilai, absennya pickleball di PON 2028 tidak lepas dari lemahnya tata kelola organisasi IPF di tingkat pusat. Mereka menyoroti bahwa roda organisasi tidak berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ketua IPF Sumatera Barat, Tarmizi Mawardi, menyebut bahwa pengambilan keputusan strategis selama ini cenderung tidak melibatkan pengurus daerah.
“Organisasi terkesan berjalan satu arah tanpa koordinasi. Pengprov tidak dilibatkan dalam keputusan penting,” ujarnya, 30 Maret 2026.
Permasalahan semakin kompleks karena masa kepengurusan IPF pusat telah berakhir pada Februari 2026, namun belum ada proses resmi pembentukan kepengurusan baru melalui musyawarah nasional.
Tak hanya itu, arah program kerja IPF juga dinilai tidak fokus. Dalam Rapat Kerja Nasional 2025, prioritas organisasi justru diarahkan pada afiliasi ke KORMI, bukan memperkuat posisi pickleball menuju PON yang berada di bawah naungan KONI.
Baca juga: KONI Matangkan PON XXII/2028 NTT-NTB, Jakarta Siap Dukung Venue
Situasi ini berdampak langsung pada atlet dan pelatih. Banyak atlet yang harus berlatih secara mandiri dan menggantungkan harapan besar pada ajang PON sebagai panggung pembuktian prestasi.
“Ketidakjelasan arah organisasi membuat semangat atlet menurun, padahal mereka sudah berinvestasi besar secara pribadi,” ungkap sumber internal.
Di tengah polemik tersebut, muncul rencana pelaksanaan musyawarah nasional secara mendadak pada 28 Maret 2026 di Jakarta. Namun, agenda ini menuai penolakan karena dianggap tidak transparan dan minim koordinasi dengan pengprov.
Sejumlah pihak juga mempertanyakan proses pencalonan ketua umum yang dinilai tidak melalui mekanisme terbuka.
Merespons kondisi tersebut, pengprov dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Banten, NTB, Sumatera Utara, Aceh, dan Riau kompak mendesak digelarnya Munaslub yang melibatkan KONI Pusat.
Mereka berharap Munaslub dapat menghasilkan kepengurusan baru yang profesional, transparan, dan memiliki visi jangka panjang guna membawa pickleball Indonesia ke level internasional.
“Ini bukan sekadar pergantian pengurus, tetapi upaya menyelamatkan masa depan atlet dan ekosistem pickleball nasional,” tegas Tarmizi.
Dengan komunitas yang telah berkembang di lebih dari 29 provinsi, para pemangku kepentingan berharap polemik ini segera menemukan solusi agar pertumbuhan pickleball Indonesia tetap terjaga.
Di sisi lain, beredar kabar bahwa Munas IPF tetap akan digelar tahun ini dengan kemungkinan munculnya calon ketua umum baru yang telah dikenal luas di kalangan olahraga nasional. (***)
