Beritakota.id, Jakarta – Dalam rangka menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks pada 2026, CORE Indonesia menyelenggarakan seminar dan diskusi publik bertajuk “Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi” di kantor CORESight Hub, Selasa (20/1/2026).
Diskusi menekankan pentingnya strategi baru dalam tata kelola pangan, mencakup pengelolaan risiko iklim, penguatan sistem pangan domestik, pengembangan pangan lokal, dan rantai nilai nasional.
Ketahanan Pangan Lebih dari Sekadar Produksi
Dr. Etika Karyani, Direktur Riset CORE Indonesia, menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal produktivitas pertanian, tetapi juga ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
Dalam rangka swasembada, pemerintah menyiapkan strategi mulai dari intensifikasi lahan, ekstensifikasi, kebijakan pupuk subsidi, regenerasi petani, hingga peningkatan kualitas varietas benih. Sugeng Harmono, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan RI, menyebut target 2026 antara lain penyerapan padi 4 juta ton, serta produksi kedelai dan bawang putih. Pemerintah juga menyiapkan roadmap swasembada bawang putih pada 2029.
Selain itu, pemerintah membentuk satgas rehabilitasi untuk memastikan distribusi pangan lancar di daerah rawan bencana.
Diversifikasi Pangan dan Pangan Lokal
CORE menyoroti pentingnya diversifikasi pangan melalui pengembangan pangan lokal. Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB, menekankan perlunya investasi pemerintah untuk mendukung diversifikasi. Eri Prabowo, Dirut PT Berkah Inti Daya, menambahkan Sorgum sebagai salah satu alternatif yang mudah dibudidayakan.
Pemerintah juga menekankan cadangan pangan lokal sebagai fondasi diversifikasi, merujuk Perpres No. 81/2024 tentang penganekaragaman pangan dan peran kementerian/lembaga terkait. Meski prospeknya baik, banyak pangan alternatif harganya tinggi dan kuantitas terbatas, sementara nilai gizi padi dan gandum lebih tinggi.
Baca juga: BP Taskin dan UI Gelar Seminar Nasional Ketahanan Pangan
Apakah Indonesia Sudah Swasembada?
Menurut Prof. Dwi Andreas, Indonesia belum sepenuhnya swasembada pangan. Banyak komoditas masih bergantung pada impor, seperti gandum, bawang putih, kedelai (97%), susu (82%), gula (70%), daging sapi/kerbau (50%), jagung (10%), dan beras (5%). Total impor 12 komoditas mencapai sekitar 25 juta ton pada 2025.
Produksi pangan Indonesia terkendala produktivitas; produktivitas padi stagnan hampir 15 tahun terakhir dan tertinggal dibanding Vietnam. Meski beras sempat swasembada pada 2025, El-Nino diperkirakan menurunkan produksi beras 5% pada 2026.
Tata Kelola Pangan Berbasis Akademik
Prof. Dwi Andreas menekankan pentingnya tata kelola pangan berbasis rasionalitas akademik dan data yang akurat. Beberapa program pemerintah, seperti swasembada bawang putih dan Food Estate, dinilai tidak feasible dari sisi geografis dan lahan. Kekeliruan data dapat memicu respons pasar negatif, contohnya harga beras naik meski stok tinggi karena kebijakan penyerapan beras “at any quality” oleh Bulog.
Tujuh Rekomendasi Strategis CORE untuk 2026:
- Penguatan kebijakan berbasis fakta: data dasar akurat, prakiraan pasar, dan dampak kebijakan diperhitungkan.
- Kebijakan perdagangan tepat dan hati-hati dalam membaca sinyal pasar.
- Subsidi pangan, input, dan pendapatan disasar secara efektif untuk menghindari pemborosan fiskal.
- Investasi infrastruktur dan rantai pasok kompetitif untuk meningkatkan elastisitas pasokan.
- Manajemen risiko efektif: prakiraan pasar, informasi cuaca, dan R&D teknologi untuk mitigasi risiko.
- Pengelolaan stok pangan pemerintah bebas intervensi.
- Perbaikan kerja sama publik-swasta, mengurangi konflik dan membangun kepercayaan dalam pengambilan keputusan. (***)
