Beritakota.id, Jakarta – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melayangkan protes kepada pemerintah pusat, atas kebijakan pemerintah pusat yang tak kunjung memberikan pelonggaran kepada Kota Bogor pada perpanjangan PPKM Level 4 saat ini termasuk pembukaan mal.
Salah satu yang menjadi sorotan Bima Arya, yakni pelonggaran atas sejumlah sektor perekonomian. Seperti pembukaan kembali pusat perbelanjaan seperti mal.
Jika Kabupaten Bogor sudah diperkenankan kembali untuk membuka mal dan pusat perbelanjaan. Di Kota Bogor hal tersebut belum bisa diterapkan. Padahal Kabupaten Bogor termasuk dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Bima Arya menjelaskan, salah satu penyebab belum diberikannya sejumlah kelonggaran dari pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor, lantaran masih tingginya angka keterisian ruang perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan.
Menurutnya, jika salah satu penyebab tidak diberikannya kelonggaran bagi Kota Bogor hanya karena angka keterisian ruang perawatan pasien Covid-19, hal tersebut tentunya kurang relevan.
Hal tersebut mengingat rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Bogor juga ikut merawat pasien Covid-19 yang berasal dari luar Kota Bogor.
“Secara umum indikator Covid-19 di Kota Bogor semuanya membaik. Saya juga protes ke Pak Dirjen dan Pak Mendagri. Kenapa hanya karena angka keterisian ruang perawatan pasien Covid-19 masih tinggi Kota Bogor tidak dapat pelonggaran. Padahal yang dirawat di rumah sakit tidak murni warga Kota Bogor, ada juga yang dari luar Kota Bogor,” katanya, Rabu 18 Agustus 2021.
Seharusnya, pemerintah pusat melakukan penghitungan berdasarkan data pasien Covid-19 sesuai domisili. “Harusnya hitungannya dipisahkan. Mana pasien Kota Bogor mana pasien luar Kota Bogor. Tidak bisa dihitung keseluruhan. Tapi kan secara umum kondisi Covid-19 di Kota Bogor sudah membaik,” ucapnya.
Dirinya meminta kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan masukannya itu. Sebab saat ini, Pemkot Bogor tengah fokus memulihkan perekonomian masyarakat.
“Sekarang ini kami sedang fokus ke permasalahan ekonomi. Saya merasakan betul bagaimana kondisi di bawah. Mulai dari penjual gado-gado, nasi goreng, pecel lele, sampai rumah makan. Hotel, restoran, semuanya mengalami kesulitan,” ungkapnya.
Bima Arya yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor meminta pemerintah pusat, agar menjadikan data-data laporan penanganan Covid-19 di Kota Bogor yang sudah dilaporkan pihaknya kembali ditinjau.
“Jadi saya meminta agar kementerian, pemerintah pusat, juga fokus pada aspek data-data ini. Jangan sampai penafsiran data yang berbeda berdampak pada ekonomi masyarakat,” pintanya.
Ia juga meminta agar Kota Bogor juga mendapatkan sejumlah kelonggaran. Mengingat kondisi Covid-19 di Kota Bogor sudah mulai membaik.
“Saya merasakan betul kondisi mal-mal yang belum bisa beroperasi seperti apa. Di mall itu kan banyak pekerja harian yang menggantungkan nasib pendapatannya. Begitu juga toko, restoran, cafe. Jadi menurut saya ini penting untuk jadi bahan pertimbangan,” tutupnya
