Beritakota.id, Bogor – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam forum Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dikerahkan untuk melakukan operasi penertiban secara menyeluruh di berbagai daerah tanpa terkecuali, menandakan keseriusan negara dalam menjaga kekayaan alamnya.
Sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH, Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa langkah penindakan tegas telah diterapkan, termasuk terhadap tambang nikel di kawasan Indonesia bagian barat dan timur. Langkah ini diambil untuk menutup celah kebocoran kekayaan alam yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu dan seringkali luput dari penegakan hukum. Perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik kebocoran sumber daya ini menjadi dorongan utama dalam upaya menjaga kedaulatan negara di semua sektor.
“Satgas penertiban hutan sudah bekerja menghentikan penyelundupan di Maluku dan daerah lain, karena kita harus sadar bahwa kedaulatan negara mencakup politik, ekonomi, dan wilayah,” ujar Sjafrie dalam Forum Retret PWI, Bogor, (31/1). Ia menyoroti ketimpangan penguasaan ekonomi nasional, di mana sebagian kecil pengusaha mengendalikan porsi utama ekonomi.
”Ada sekitar sepuluh pihak yang menguasai ekonomi nasional menurut data yang saya terima Meskipun beberapa pelaku usaha tampak legal, praktik di lapangan justru seringkali melanggar aturan, sehingga mengancam kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie.
Sjafrie mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya insan pers, untuk berperan aktif dalam membela negara dari ancaman internal, termasuk praktik penyelundupan komoditas seperti timah, kelapa sawit, dan hasil tambang lainnya yang pernah menyebabkan kebocoran anggaran negara mencapai ribuan triliun rupiah. “Ketika ada niat dan peluang, kerusakan bisa terjadi. Itu yang sedang kita benahi sekarang. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” tegasnya, memastikan bahwa pola permainan semacam itu tidak akan dibiarkan di era pemerintahan Presiden Prabowo.
