Beritakota.id, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong penguatan merek kolektif sebagai aset ekonomi baru bagi pelaku UMKM, termasuk membuka peluang agar dapat digunakan sebagai jaminan kredit di perbankan nasional.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peluncuran buku dan talkshow bertajuk “Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif” karya Dewi Tenty Septi Artiany di Jakarta, Kamis (30/4).
“Merek kolektif ini harus menjadi modal kekayaan intelektual yang bisa diajukan ke bank sebagai jaminan kucuran kredit,” ujar Ferry. Ia menegaskan, pemerintah tengah berupaya mendorong regulasi bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum agar skema tersebut dapat diadopsi oleh perbankan nasional.
Dalam kesempatan itu, Ferry mengapresiasi buku karya Dewi Tenty sebagai panduan strategis untuk memperkuat koperasi di tengah upaya pemerintah membangkitkan ekonomi kerakyatan.
Baca Juga: LPDB Dorong Koperasi Suporter Sepak Bola, Dari Tribun Jadi Kekuatan Ekonomi Baru
Menurutnya, konsep merek kolektif tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai aset intelektual yang bisa dikapitalisasi.
Acara ini turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu serta anggota DPR RI Bambang Soesatyo.
30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Dikebut
Dalam forum tersebut, Ferry juga memaparkan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Saat ini, sekitar 30 ribu unit bangunan koperasi tengah dibangun secara masif di seluruh Indonesia.
“Sekitar 6.000 unit sudah selesai 100 persen dan siap dioperasionalkan,” ungkapnya.
Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus memutus ketergantungan terhadap rantai distribusi yang didominasi sektor besar.
Menkop menjelaskan bahwa KDKMP akan menjalankan lima fungsi utama untuk memutus rantai ketertinggalan ekonomi dari sektor BUMN dan swasta. Pertama, distribusi barang bersubsidi yang menjual gas, pupuk, beras, hingga minyak goreng dengan harga subsidi. Kedua, menjadi penyerap hasil tani, perikanan, dan produk UMKM lokal agar masyarakat memiliki kepastian pasar.
Baca Juga: Pembentukan 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Induk KUD: Harus Bersinergi dengan Koperasi Daerah
Ketiga, menjadi instrumen agar bantuan pangan, PKH, dan Bansos tepat sasaran sampai ke penerima manfaat. Keempat, menyediakan alternatif pinjaman produktif bagi warga desa untuk melawan jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol).
Dan kelima, menjadi pusat logistik dan pergudangan yang dilengkapi dengan mesin pascaproduksi seperti pengering gabah dan cold storage untuk menjaga kualitas komoditas desa. Selain itu, KDKMP juga akan dilengkapi dengan klinik desa dan apotek untuk mempermudah akses kesehatan masyarakat.
Selain itu, koperasi juga akan dilengkapi layanan kesehatan seperti klinik desa dan apotek.
UMKM Dijamin Masuk Rantai Distribusi
Menutup sambutannya, Ferry memberikan jaminan bahwa produk UMKM lokal akan menjadi prioritas utama dalam rantai distribusi koperasi desa di seluruh Indonesia.
“Jangan takut tidak laku. Produk UMKM akan diprioritaskan di gerai koperasi desa. Pemerintah akan mendampingi hingga membiayai produksinya agar kita berdaulat secara ekonomi,” tegasnya.
Langkah ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat di tengah dinamika ekonomi global.
