Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah melalui Prasetyo Hadi resmi mengeluarkan imbauan kepada seluruh kementerian dan lembaga agar tidak menggelar acara open house atau halal bihalal secara berlebihan pada perayaan Idulfitri 1447 Hijriah atau tahun 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran yang telah disebarkan sejak Senin (16/03/2026), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
menegaskan, pemerintah tidak melarang kegiatan silaturahmi tersebut, namun meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan.
“Kami imbau untuk tidak berlebihan dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal,” ujar Prasetyo kepada awak media, Selasa (17/03/2026). Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang masih mengalami kesulitan, terutama di wilayah terdampak bencana.
“Masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik. Jadi kami mengimbau untuk tidak terlalu berlebihan,” tambahnya.
Arahan Presiden: Sederhana Tapi Ekonomi Tetap Bergerak
Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo Subianto telah lebih dulu menekankan pentingnya kesederhanaan dalam perayaan Idulfitri di kalangan pejabat negara.
Namun demikian, Prabowo juga mengingatkan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti katering dan warung makan.
“Jangan total ditutup semua acara. Kalau tidak, ekonomi kita tidak jalan. Warung-warung, katering, ekonomi harus tetap hidup,” tegas Prabowo.
Antara Empati Sosial dan Perputaran Ekonomi
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kepedulian sosial dan keberlangsungan ekonomi. Di satu sisi, pejabat diminta menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat terdampak, namun di sisi lain aktivitas ekonomi tetap didorong agar tidak stagnan.
Momentum Idulfitri yang identik dengan silaturahmi diharapkan tetap berlangsung, namun dengan pendekatan yang lebih sederhana, inklusif, dan berempati.
