Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada alasan bagi harga beras maupun pangan pokok strategis lainnya untuk dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seiring melimpahnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini mencapai 3,3 juta ton dan berpotensi meningkat hingga 6 juta ton pada pertengahan 2026.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan pemerintah berkomitmen penuh menjaga stabilitas harga pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri.
“Pemerintah ingin pangan stabil. Beras tidak ada alasan dijual di atas HET. Stok kita hari ini lebih dari 3 juta ton dan sangat cukup untuk masyarakat,” ucap Amran usai Rapat Koordinasi HBKN Ramadan dan Idulfitri di Jakarta, Kamis (22/1).
Amran menjelaskan, Perum Bulog telah memulai penyerapan gabah dan beras dari produksi dalam negeri sejak awal tahun. Berdasarkan laporan yang diterima Bapanas, hingga 22 Januari 2026 Bulog telah menyerap setara 15,6 ribu ton beras, terdiri dari 13,5 ribu ton untuk CBP dan 2 ribu ton untuk komersial. Serapan ini dinilai lebih tinggi dibandingkan periode awal tahun sebelumnya, seiring luas tanam yang meningkat.
“Sekarang masuk masa panen. Kalau sampai Juni Bulog menyerap 3 juta ton, maka total stok beras kita bisa mencapai 6 juta ton. Ini belum pernah terjadi sejak republik ini berdiri,” tegasnya.
Optimisme tersebut sejalan dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Bapanas, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengelola BUMN Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026, yang menugaskan BUMN pangan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026. Dalam SKB tersebut, Bulog mendapat target pengadaan 4 juta ton beras produksi dalam negeri sepanjang 2026.
Selain memastikan kecukupan stok, pemerintah juga memperkuat langkah pengendalian harga melalui pengawasan ketat dan penindakan tegas. Amran menegaskan, sesuai arahan Presiden RI, seluruh pelaku usaha dilarang menjual pangan pokok strategis di atas HET.
“Tidak boleh ada pengusaha di seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada yang melanggar, Satgas Pangan Polri akan bekerja dan menindak tegas,” ujar Amran.
Di sisi lain, pemerintah akan terus menggencarkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi pangan selama Ramadan hingga Idulfitri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras sepanjang 2025 tercatat lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Puncak inflasi beras bulanan pada 2025 hanya mencapai 1,35 persen pada Juli, jauh lebih rendah dibandingkan September 2023 sebesar 5,61 persen dan Februari 2024 sebesar 5,32 persen. Bahkan, inflasi beras Desember 2025 ditutup di level 0,18 persen, dengan rerata inflasi bulanan sepanjang 2025 sebesar 0,30 persen.
Sementara itu, inflasi pangan secara umum menjelang Ramadan 2026 tercatat 2,74 persen pada Desember 2025. Pemerintah menilai kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan dapat ditekan melalui kombinasi intervensi pasar serta pengawasan harga.
Amran memastikan stok pangan pokok strategis lainnya juga berada dalam kondisi aman. Minyak goreng, telur, dan bawang merah tersedia lebih dari cukup hingga Idulfitri. Bahkan harga daging ayam ras saat ini berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP).
“Stok kita banyak. Harga harus dijaga sesuai ketentuan agar produsen tersenyum, pedagang bahagia, dan konsumen terlindungi, terutama selama bulan suci Ramadan,” pungkasnya.
