Beritakota.id, Jakarta — Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Haryati melakukan kunjungan ke kawasan Menteng Tenggulun, yang menjadi pilot project penataan kawasan kumuh berbasis kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat, Kamis (26/2/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek langsung kesiapan penataan kawasan Menteng Tenggulun yang direncanakan mulai dilaksanakan pada 28 Maret 2026.
Dalam pelaksanaannya, penataan kawasan ini akan melibatkan sekitar 50 arsitek dari Ikatan Arsitek Indonesia yang akan membantu menyusun desain kawasan secara terpadu dan kontekstual.
Baca juga: Menteri PKP dan Gubernur Lampung Bakal Tata Kawasan Kumuh di Lampung
Dirjen Perumahan Perkotaan menegaskan bahwa Menteng Tenggulun menjadi percontohan penataan kawasan kumuh yang ke depan akan direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pada penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Renovasi rumah saja tidak cukup untuk menuntaskan persoalan kawasan kumuh. Perbaikan hunian harus disertai dengan penguatan ekonomi masyarakat, sehingga UMKM di kawasan tersebut perlu dibina agar warga memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.” ujar Dirjen Perumahan Perkotaan.
Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat 52 rumah yang menjadi bagian dari program penataan kawasan. Dari jumlah tersebut, 23 rumah merupakan pelaku UMKM kuliner yang akan mendapatkan pendampingan usaha disertai dengan perbaikan hunian.
Selain itu, terdapat 12 UMKM tambahan yang akan dibina meskipun rumahnya tidak termasuk dalam program renovasi.
Sebagai bagian dari penataan kawasan, akan dilakukan pula pembuatan mural, perbaikan jembatan, serta penataan koridor kawasan. Mural yang direncanakan akan mengangkat tema persatuan kebangsaan, sebagai upaya memperkuat identitas kawasan sekaligus membangun kebanggaan warga terhadap lingkungannya.
Melalui penataan kawasan Menteng Tenggulun ini, Kementerian PKP berharap dapat menghadirkan model penanganan kawasan kumuh yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kualitas permukiman.
