Beritakota.id, Jakarta – Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kantor lurah merupakan ujung tombak pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Penegasan ini disampaikan saat meresmikan empat kantor lurah hasil rehabilitasi total tahun anggaran 2025, Senin (4/5/2026), di Kantor Lurah Senen, Jakarta Pusat.
Keempat kantor lurah yang diresmikan tersebut meliputi Kantor Lurah Tanah Tinggi, Senen, Sunter Jaya, dan Semper Barat. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan warga.
“Saya menyampaikan apresiasi atas rampungnya rehab empat kantor lurah. Perlu diingat bahwa kantor lurah adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” ujar Pramono kepada media, Senin (4/5/2026).
Baca Juga: Gubernur Pramono Anung Dorong BUMD Jakarta Berani Ekspansi
Dorong Standar Pelayanan Kota Global
Pramono menegaskan bahwa Jakarta kini dituntut bertransformasi menjadi kota global dan pusat perekonomian. Karena itu, pola pikir aparatur pemerintahan, khususnya di tingkat kelurahan, harus ikut berubah.
Menurutnya, fasilitas kantor yang lebih baik harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan yang profesional, cepat, dan bebas biaya.
“Jakarta sudah dituntut menjadi kota global, sehingga cara berpikirnya harus berbeda. Pelayanan kepada masyarakat harus baik dan gratis,” tegasnya.
Baca Juga: Jakarta Panas Ekstrem, Pramono: Belum Perlu Hujan Buatan
Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan perbaikan kantor kelurahan akan terus berlanjut hingga 2030. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pelayanan publik yang nyaman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain menjadi pusat administrasi, kantor kelurahan juga berperan sebagai ruang interaksi sosial antara warga dan pemerintah. Karena itu, keberadaan fasilitas yang representatif dinilai penting untuk menunjang efektivitas pelayanan.
Langkah revitalisasi ini dinilai sebagai bagian dari reformasi birokrasi di tingkat akar rumput. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemerintah berharap pelayanan publik bisa lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
