Beritakota.id, Nganjuk — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Peluncuran yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, itu menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam agenda tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan koperasi harus kembali menjadi instrumen utama dalam memperkuat ekonomi masyarakat kecil. Menurutnya, pembangunan ekonomi nasional tidak cukup hanya bertumpu pada kota besar, tetapi harus dimulai dari desa sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat.
Baca juga : Gelar Diklat Khusus Pengurus, Upaya Pemkab Brebes Pacu Kemajuan Koperasi Merah Putih
Prabowo menilai keberadaan koperasi dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pembiayaan, memperpendek rantai distribusi, sekaligus membuka akses pasar yang lebih adil bagi masyarakat desa.
“Koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil. Kalau koperasi kuat, desa kuat. Kalau desa kuat, bangsa juga akan kuat,” ujar Presiden Prabowo dalam peresmian tersebut.
Peluncuran ribuan KDKMP ini sekaligus menjadi sinyal penguatan kembali peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional di tengah tantangan ketahanan pangan, distribusi logistik, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
LPDB Siap Perkuat Pembiayaan Koperasi Desa
Turut hadir dalam kegiatan itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB Koperasi), Krisdianto menyatakan kesiapan lembaganya menjadi mitra strategis dalam mendukung penguatan pembiayaan KDKMP di berbagai daerah.
Menurut Krisdianto, operasionalisasi 1.061 koperasi desa dan kelurahan tersebut merupakan momentum penting kebangkitan koperasi Indonesia yang harus diikuti penguatan akses modal, tata kelola kelembagaan, hingga pendampingan usaha secara berkelanjutan.
Ia menegaskan LPDB hadir sebagai instrumen pembiayaan negara yang bertujuan memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu berkembang sehat, produktif, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat.
“Kami ingin koperasi benar-benar hidup dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa,” ujar Krisdianto di sela kegiatan peresmian di Nganjuk.
Menurutnya, KDKMP memiliki potensi besar menjadi agregator ekonomi rakyat di tingkat desa. Peran tersebut mencakup sektor pangan, perdagangan, layanan simpan pinjam, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat berbasis komunitas.
Karena itu, lanjutnya, pembiayaan yang tepat sasaran menjadi faktor penting agar koperasi mampu tumbuh profesional dan berdaya saing.
Krisdianto juga menekankan bahwa LPDB akan tetap mengedepankan prinsip pembiayaan yang terjangkau, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan anggota koperasi serta masyarakat sekitar.
Inkubator Bisnis Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Selain memperkuat akses pembiayaan, LPDB Koperasi juga menjalankan program inkubasi bisnis yang melibatkan 15 lembaga inkubator dari berbagai wilayah Indonesia.
Program Inkubasi LPDB Koperasi 2026 difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan mencakup penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi bisnis, hingga perluasan pasar.
Melalui program tersebut, LPDB optimistis dapat menciptakan koperasi unggulan yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan.
Sejumlah lembaga inkubator yang terpilih berasal dari berbagai daerah, mulai dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Bali. Dari kawasan timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua, Gampiri Interaksi Lestari, serta Inkubator Baji Tallasa.
Sementara dari Kalimantan terdapat PPIIBT Universitas Tanjungpura dan Wetland Box.
Wilayah barat Indonesia juga mendominasi partisipasi inkubator, di antaranya Link Productive, Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, hingga Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.
Dari Jawa Tengah terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili Inkubator Amikom Business Park.
Adapun Jawa Timur menghadirkan Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA, sementara Bali diwakili Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia.
Pemerintah berharap penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan mampu menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa. (Lukman Hqeem)
