Beritakota.id, Jakarta – Kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, menjadi saksi bisu gelombang aksi unjuk rasa ribuan buruh pada Senin (29/12/2025). Sekitar 20.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan FSP ASPEK Indonesia secara lantang menyuarakan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 yang mereka nilai tidak layak. Aksi yang direncanakan berlangsung hingga Selasa (30/12) ini berfokus pada kebijakan pengupahan di ibukota negara.
Presiden FSP ASPEK Indonesia, Abdul Gofur, menegaskan tuntutan utama para buruh. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta agar merevisi total standar upah minimum, dengan menetapkannya sesuai dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Gofur menyoroti adanya ketimpangan yang tidak logis, di mana UMP Jakarta 2026 justru lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kota (UMK) di daerah penyangga seperti Kota Bekasi yang mencapai kisaran Rp5,99 juta. “Ini adalah ketimpangan yang tidak masuk akal,” ujar Gofur, mengutip Antara, Minggu (28/12).
Para buruh menyuarakan keprihatinan mendalam, mengingat Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dengan biaya hidup tertinggi. Mereka merasa tidak adil jika para pekerja di ibukota dihargai lebih rendah daripada di wilayah sekitarnya.
Kenaikan upah sebesar 6,17 persen yang telah ditetapkan pemerintah dinilai telah habis tergerus oleh laju inflasi dan kenaikan harga barang pokok, memaksa buruh hidup dalam kondisi bertahan.
Tiga tuntutan utama diajukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: revisi Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait UMP 2026, penetapan UMP minimal Rp6.000.000, serta pengembalian martabat dan kesejahteraan pekerja sebagai penggerak ekonomi Jakarta.
Selain di Istana Negara, aksi serupa juga digelar serentak di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Pergerakan massa di Jakarta diprediksi akan mempengaruhi kepadatan lalu lintas di kawasan Medan Merdeka dan sekitarnya hingga sore hari.
