Beritakota.id, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Peter Kho, mengungkapkan bahwa target besar pengembangan motor listrik di Indonesia berpotensi meleset jika dua persoalan utama tidak segera diselesaikan, yakni ketersediaan charging station dan akses pembiayaan (financing).
Menurut Peter, dari sisi pasokan atau produksi, industri sebenarnya tidak mengalami kendala berarti. Namun, tanpa dukungan ekosistem yang tepat, pertumbuhan kendaraan listrik roda dua akan sulit dipercepat.
“Suplai itu sebenarnya sudah siap. Tapi hambatannya ada di charging dan pembiayaan. Itu dua hal yang jadi ‘pembunuh’,” ujarnya kepada Beritakota.id saat ditemui di sela-sela pameran GIICOMVEC 2026, Jumat, 10 April 2026.
Ia menilai kebijakan pemerintah selama ini kurang tepat sasaran, terutama dalam pembangunan infrastruktur pengisian daya. Fokus yang lebih besar pada kendaraan roda empat dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca juga: 100 Unit Becak Motor Listrik Bantuan Presiden Prabowo Tiba di Brebes
Peter menjelaskan, mobil listrik memiliki daya jelajah hingga 300 kilometer dalam sekali pengisian, sehingga tidak membutuhkan charging station dalam frekuensi tinggi. Sebaliknya, motor listrik dengan jarak tempuh sekitar 150 kilometer justru membutuhkan ketersediaan charging yang lebih masif dan mudah diakses.
“Charging itu harusnya fokus ke roda dua, bukan roda empat. Mobil itu seminggu sekali nge-charge juga cukup. Tapi motor tidak bisa seperti itu,” tegasnya.
Terkait solusi alternatif seperti sistem tukar baterai (swap), Peter mengakui sistem tersebut telah berjalan di beberapa titik ritel. Namun, ia menilai model ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi logistik dan penerimaan masyarakat.
“Swap itu kan baterainya ditukar-tukar. Tidak semua orang nyaman. Selain itu, investasi untuk satu titik charging bisa mencapai miliaran rupiah, jadi butuh investor besar,” jelasnya.
Meski demikian, Peter mengklaim pihaknya telah memiliki minat investasi dari luar negeri, khususnya dari China. Namun, realisasi investasi tersebut sangat bergantung pada kepastian kebijakan pemerintah.
“Investor sudah ada dari China. Tapi sekarang tinggal pemerintahnya, apakah bisa menciptakan kebijakan yang tepat atau tidak,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal penting bahwa percepatan ekosistem motor listrik di Indonesia tidak hanya soal target angka, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan dukungan kebijakan yang tepat sasaran.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan program konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik dapat menyentuh angka 120 juta unit. Namun melihat realisasinya, capaian program ini masih jauh dari harapan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, program konversi motor dari Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi motor listrik sepanjang tahun 2024 baru mencapai 1.500 unit.
