Beritakota.id, Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap penetapan status Siaga 1 di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurutnya, istilah tersebut merupakan terminologi militer yang berkaitan dengan kesiapsiagaan prajurit dalam memantau perkembangan situasi global, regional, dan nasional, bukan sinyal politik atau kondisi darurat keamanan.
“Siaga satu itu bahasa prajurit. Tapi orang bisa mengartikan dalam bahasa politik,” ujar Sjafrie saat ditemui di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Kesiapsiagaan untuk Menjaga Stabilitas Negara
Sjafrie menjelaskan, penerapan Siaga 1 merupakan bagian dari strategi pertahanan negara untuk memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan situasi geopolitik atau geoekonomi global saat ini, melainkan sebagai langkah antisipatif agar prajurit selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan.
“Siaga satu itu memastikan prajurit terus mengikuti perkembangan global, regional maupun nasional,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut justru bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Stabilitas keamanan, kata dia, sangat penting agar aktivitas sosial dan ekonomi tetap berjalan normal.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Yang dibutuhkan masyarakat itu rasa aman dan nyaman,” ujar Sjafrie.
Ia menambahkan, pemerintah bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan nasional, sedangkan pelaksanaan operasional berada di bawah komando Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.
Status Siaga 1 Ditetapkan Panglima TNI
Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan status Siaga 1 melalui Surat Telegram Nomor TR/283/2026 tertanggal 1 Maret 2026. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Penetapan status ini juga mencakup peningkatan patroli di berbagai objek vital strategis dan pusat aktivitas ekonomi, seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, hingga fasilitas publik penting lainnya.
Surat perintah yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Bobby Rinal Makmun itu memuat tujuh instruksi kepada seluruh jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan di berbagai sektor.
Tujuh Instruksi dalam Status Siaga 1
Beberapa instruksi utama dalam kebijakan tersebut antara lain:
Pangkotamaops TNI diminta menyiagakan personel dan alutsista serta melakukan patroli di objek vital strategis dan sentra ekonomi.
Patroli mencakup bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus hingga fasilitas penting seperti kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diperintahkan melakukan deteksi dini dan pengamatan udara selama 24 jam.
Badan Intelijen Strategis TNI diminta memantau kondisi warga negara Indonesia di negara yang terdampak konflik serta menyiapkan rencana evakuasi jika diperlukan.
Kodam Jaya meningkatkan patroli keamanan di kawasan objek vital dan kedutaan besar di Jakarta.
Satuan intelijen TNI melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Seluruh badan pelaksana pusat TNI diminta menjaga kesiapsiagaan dan melaporkan perkembangan situasi kepada Panglima TNI.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap stabilitas keamanan nasional tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.
