Beritakota.id, Jakarta — Wacana penerapan sistem “war tiket” sebagai pengganti skema antrean keberangkatan haji menuai pro dan kontra. Skema yang mengandalkan kecepatan akses ini dinilai belum siap diterapkan dan berpotensi menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat.
Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menegaskan bahwa sistem tersebut masih sebatas diskursus dan belum bisa disebut sebagai solusi ideal.
“Ini sifatnya masih wacana. Tentu ada pro dan kontra, dan masih banyak hal yang perlu dirumuskan, terutama dari sisi teknologi informasi,” ujarnya Sabtu (11/4/2026). Menurut Mustolih, sistem war tiket menyerupai pembelian tiket konser atau pertandingan olahraga yang mengandalkan kecepatan akses pengguna. Namun, dalam konteks haji, skala dan kompleksitasnya jauh lebih besar.
Baca juga: KPK Tahan Kembali Yaqut Cholil Qoumas, Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Masuki Babak Krusial
Ia menyoroti potensi lonjakan akses dari ratusan ribu hingga jutaan calon jemaah dalam waktu bersamaan yang dapat membebani sistem digital pemerintah.
“Pengalaman sebelumnya saat pendaftaran petugas haji dan pelunasan, sistem sempat naik turun. Ini harus jadi catatan serius,” katanya.
Ancaman Ketimpangan Digital
Selain kesiapan teknologi, persoalan infrastruktur internet juga menjadi sorotan utama. Sistem berbasis kecepatan dinilai berisiko merugikan masyarakat di daerah dengan jaringan terbatas.
Dengan kondisi digital yang belum merata di Indonesia, skema ini dikhawatirkan hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses internet cepat dan stabil.
Di sisi lain, Mustolih memahami munculnya wacana ini sebagai bentuk upaya pemerintah mencari solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia.
Ia menilai perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan haji menjadi pemicu lahirnya berbagai gagasan baru, termasuk sistem war tiket.
DPR: Justru Memperumit Jemaah
Kritik juga datang dari DPR. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menilai sistem tersebut justru berpotensi memperumit calon jemaah.
Ia mempertanyakan nasib jutaan calon jemaah yang tidak mendapatkan tiket jika skema tersebut diterapkan.
“Kalau ada 5 juta jemaah, lalu tidak dapat tiket, mereka ke mana? Tugas pemerintah itu mengurai antrean, bukan menambah persoalan,” tegasnya.
Menurutnya, solusi yang lebih realistis adalah meningkatkan kuota haji melalui negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, serta menjalin kerja sama dengan negara lain yang memiliki kuota tidak terpakai.
