Beritakota.id, Jakarta – Tenggara Strategics bersama Climate Imperative Foundation dan University of California, Berkeley menyelenggarakan diskusi meja bundar bertajuk “CSO Roundtable on Indonesia’s 100 GW Solar Power Ambition: Lessons Learned from India and Beyond” di Gedung The Jakarta Post, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Forum ini membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat transisi energi terbarukan Indonesia, khususnya pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar.
Diskusi ini menghadirkan dua pakar energi dari University of California, Berkeley, yaitu Dr. Nikit Abhyankar dan Dr. Umed Paliwal.
Keduanya berbagi pengalaman dan pembelajaran dari reformasi sektor kelistrikan India yang berhasil mendorong peningkatan signifikan kapasitas energi terbarukan dalam satu dekade terakhir.
Pakar energi dari University of California, Berkeley, Nikit Abhyankar mengatakan, hingga saat ini total kapasitas energi terbarukan India telah mendekati 250 gigawatt, dengan hampir setengahnya berasal dari tenaga surya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 130 gigawatt merupakan kapasitas surya yang telah beroperasi.
“Pada tahun 2025, India berada di jalur untuk membangun hampir 40 gigawatt kapasitas tenaga surya baru, dan tren ini akan terus berlanjut bahkan meningkat dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Nikit.
Baca juga: Ancaman Krisis Energi 2026: Indonesia Desak Tingkatkan Produksi Migas Demi Ketahanan Nasional
Tak hanya itu, Nikit menuturkan, selama ini, sebagian besar kapasitas surya India dibangun tanpa sistem penyimpanan energi. Hampir seluruh 130 gigawatt surya yang telah beroperasi, ditambah sekitar 100 gigawatt yang sedang dibangun, masih berupa panel surya tanpa baterai. Namun, Nikit menekankan bahwa tren tersebut kini mulai berubah.
“Tren baru di India adalah membangun surya yang dilengkapi dengan penyimpanan energi, yaitu surya plus penyimpanan. India telah membangun, atau lebih tepatnya, telah melelang banyak sekali proyek surya plus penyimpanan ini,” kata Nikit.
“Ini benar-benar mengubah permainan, karena biayanya kurang dari 50 persen biaya pembangkit listrik tenaga batu bara baru,” tegas Abhyankar.
India dan Indonesia memiliki karakteristik sistem kelistrikan yang serupa, dengan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil. Namun, India berhasil meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga mencapai lebih dari 170 GW pada 2023, didorong oleh kebijakan nasional yang kuat, pengembangan taman surya skala besar, integrasi jaringan listrik yang lebih baik, serta penurunan biaya teknologi surya dan penyimpanan energi.
Pengalaman ini dinilai relevan untuk Indonesia yang tengah menargetkan pengembangan 100 GW tenaga surya sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.
Indonesia sendiri telah menetapkan target ambisius melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, dengan pembangunan 42,6 GW pembangkit energi terbarukan dan 10,3 GW sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Pencapaian target tersebut membutuhkan reformasi sektor ketenagalistrikan yang berkelanjutan, peningkatan kesiapan jaringan, serta mobilisasi investasi swasta dalam skala besar.
Melalui forum ini, para peserta mendiskusikan berbagai isu kunci, mulai dari pengembangan PLTS skala utilitas dan terdistribusi, kebijakan pendukung seperti pengembangan hybrid solar–wind park, hingga tantangan integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional.
Diskusi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi dan desain pasar listrik yang kondusif untuk menarik investasi jangka panjang.
Kegiatan ini imelibatkan perwakilan organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait. Diskusi diselenggarakan dengan menerapkan Chatham House Rule guna mendorong dialog yang terbuka dan konstruktif.
Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman internasional ini, Tenggara Strategics dan para mitra berharap diskusi dapat memberikan masukan konkret bagi perumusan kebijakan dan kesiapan pemangku kepentingan dalam mewujudkan ambisi Indonesia menuju sistem energi yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan.
