Beritakota.id, Kaltim – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tingkat I Kalimantan Timur diprotes DPP GPSH (Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum) karena diduga selama ini telah abaikan 2000 korban Perampokan 6000 hektar lahan warga di Kabupaten Berau Kaltim.
Mengutip keterangan Ketua Umum DPP GPSH H. Moh Ismail, SH, MH pada Minggu (19/11/2023) bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD I KALIMANTAN TIMUR di Samarinda Kamis sore lalu (16/11/2023) terungkap penderitaan warga Berau yang lahannya dirampok itu sudah berlangsung sejak enam tahun lalu. Bahkan secara gamblang perwakilan para korban sampaikan tanah mereka dirampok secara akal – akalan diduga dilakukan oleh perusahaan tambang PT. BERAU COAL.
Kenapa warga menyebut tragedi itu sebagai perampokan sebab sebagian besar lahan belum dibayar tapi pihak penambang PT. Berau Coal secara sepihak sudah lakukan operasi penambangan. Sementara warga sejak tanahnya dirampok sulit untuk mencari sumber penghidupan buat keluarga.
“Semua pihak harus paham bahwa selama ini lahan lahan milik warga itu dipakai mereka untuk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan tradisional sejak tahun 1960 an. Tapi sejak 6 tahun lalu sejak penambang PT. Berau Coal masuk Kab Berau mereka digusur semena mena. Bahkan banyak diantaranya karena lakukan protes di kriminalisasi oleh aparat, ” ujar Ketum DPP GPSH H. Moh.Ismail, SH, MH dengan nada geram.
Dalam kegiatan RDP dengan DPRD I Kaliman Timur itu juga perwakilan korban selain didampingi Pengacara Pengacara DPP GPSH Jakarta juga ikut mendampingi Panglima Suku Dayak (Pasukan Merah) Kal – Tim YM Aji Ahmad Ismail bersama sama pimpinan wilayah Pasukan Merah se Kal – Tim.
Respon (2)