Beritakota.id, Jakarta – Forum Ekonom Indonesia (FEI) merekomendasikan sembilan poin penting bagi kandidat Capres dan Cawapres terkait problematika bangsa Indonesia khususnya sektor ekonomi makro dalam diskusi ”Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia” hari ini Pukul 10.30 – 14.30 WIB telah menggelar diskusi di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta. FEI memberikan catatan positif terhadap pencapaian ekonomi nasional paska COVID19.
Namun demikian, FEI mencatat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah saat ini dan terutama oleh para Pasangan Calon Kandidat.
Catatan Forum Ekonom Indonesia sebagai berikut:
Baca juga: Belajar dari San Francisco: Seni Projection Mapping, Bangkitkan Ekonomi Kota
1. Mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan.
2. Merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melakukan revisi terhadap 4 (empat) UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk diantaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba.
4. Mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara.
5. Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan.
6. Mereformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.
7. Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggungjawab negara serta evaluasi efektifitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi.
8. Reformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN.
9. Mengingatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional. Perlu ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif terhadap perekonomian nasional yang dapat menghilangkan seminimal mungkin budaya politik uang (money politics) dan transaksional dengan menghindari para pelaku ekonomi dijadikan sumber pendanaan politik disatu pihak, dipihak lain para pelaku ekonomi didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif.
Diskusi FEI “Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia” dihadiri oleh:
1. Prof. Agus Widarjono
2. Prof. Didin S. Damanhuri
3. Prof. Hermanto S.
4. Prof. Indra Bastian
5. Prof. Suyanto Phd
6. Prof. Muhammad Syafii Antonio
7. Dr. Abdul Malik
8. Dr. Abdul Malik Gismar
9. Dr. Irfan Syauqi Beik
10. Dr. Amin Subekti
11. Dr. Anggito Abimanyu
12. Dr. Aries Muftie
13. Dr. Awalil Rizky
14. Dr. Fadhil Hasan
15. Dr. Hendri Saparini
16. Dr. Jilal Mardhani
17. Dr. M. Rizal Taufikurahman
18. Dr. Ninasapti Triaswati
19. Dr. Suryani Motik
20. Dr. Syaifulrahman
21. Dr. Umar Juoro
22. Dr. Yanuar Rizky
23. Dr. M. Said Didu
24. Achmad Nur Hidayat, MPP.
25. Eko Listiyanto, M.A.
26. Wijayanto Samirin, M.A.
27. Mufidah Said Bawazier SE MM
28. Mufid Ashiddiq
29. Bima P Santosa
Respon (2)