Beritakota.id, Jakarta — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Front Pemuda Akhlak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (13/3/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan praktik “ternak yayasan” dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah di bidang peningkatan gizi masyarakat.
Aksi dipimpin oleh Koordinator Lapangan Ramadhani dan diikuti oleh sejumlah pemuda serta aktivis sosial. Mereka menuntut agar pengelolaan program MBG dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi.
Baca juga : MBG Dinilai Jadi Ujian Tata Kelola Negara, IAW Soroti Risiko Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam orasinya, massa menyampaikan dugaan bahwa sekitar 100 dapur MBG diduga berada dalam kendali seorang pengusaha asal Malang berinisial MS melalui jaringan yayasan yang saling terafiliasi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan praktik monopoli dalam pengelolaan dapur MBG serta membatasi ruang partisipasi bagi organisasi lain.
Menurut para aktivis, jika dugaan tersebut benar, maka hal itu dapat mencederai semangat pemerataan yang menjadi dasar pelaksanaan program MBG.
Program Strategis Nasional
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya. Program ini dirancang untuk menekan angka stunting sekaligus memperbaiki kualitas kesehatan generasi muda Indonesia.
Dalam implementasinya, pemerintah membangun jaringan dapur produksi makanan yang tersebar di berbagai daerah. Dapur-dapur tersebut berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat di sekolah maupun komunitas masyarakat.
Di sejumlah daerah, termasuk di Malang dan wilayah sekitarnya, dapur MBG melibatkan berbagai yayasan, koperasi, serta pelaku usaha lokal yang bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan makanan.
Namun, menurut Front Pemuda Akhlak, mekanisme pengelolaan tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menguasai proyek secara tidak sehat.
“Program ini sangat baik dan penting bagi masa depan anak-anak Indonesia. Justru karena itu, pelaksanaannya harus bersih dan tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu,” ujar Ramadhani dalam orasinya.
Dugaan Penguasaan Dapur MBG
Dalam aksinya, Front Pemuda Akhlak menyebut adanya indikasi penguasaan sekitar 100 dapur MBG yang diduga terafiliasi dengan seorang pengusaha asal Malang berinisial MS. Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan penggunaan sejumlah yayasan berbeda yang diduga memiliki keterkaitan.
Praktik semacam ini oleh para aktivis disebut sebagai “ternak yayasan”, yakni pembentukan atau penggunaan banyak yayasan untuk mengakses program atau proyek pemerintah secara berulang.
Jika tidak diawasi dengan baik, praktik tersebut berpotensi menciptakan dominasi dalam pengelolaan dapur MBG serta mengurangi kesempatan bagi yayasan lain untuk terlibat.
Front Pemuda Akhlak menilai pengelolaan program publik seperti MBG seharusnya memberikan ruang yang adil bagi berbagai organisasi masyarakat, koperasi, maupun pelaku usaha lokal.
Tuntutan Aktivis
Dalam aksi tersebut, para aktivis menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan Badan Gizi Nasional.
Pertama, mereka mendesak BGN untuk mengusut secara serius dugaan praktik “ternak yayasan” dalam pengelolaan dapur program MBG yang diduga melibatkan pengusaha berinisial MS.
Kedua, mereka meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap sekitar 100 dapur MBG yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan jaringan yayasan tersebut.
Ketiga, para aktivis menuntut adanya transparansi dalam proses penunjukan, pengelolaan, serta distribusi program dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia.
Keempat, mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan program pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Aktivis Janji Kawal Isu
Ramadhani menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap integritas program-program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, pengawasan publik menjadi penting agar program sosial berskala nasional benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin program yang seharusnya membantu masyarakat justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak melalui praktik yang tidak transparan. Karena itu kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan ini secara terbuka,” ujarnya.
Front Pemuda Akhlak juga menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada klarifikasi dan langkah konkret dari pihak berwenang.
Mereka bahkan berencana menggelar aksi lanjutan pada pekan depan sebagai bentuk tekanan publik agar proses penelusuran terhadap dugaan tersebut dilakukan secara serius.
Para aktivis berharap polemik ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program MBG sehingga tetap berjalan sesuai tujuan awalnya: meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan generasi masa depan Indonesia. (Lukman Hqeem)
