Beritakota.id, Jakarta – Di tengah perlambatan ekonomi global, perang energi, dan perlombaan transisi menuju industri hijau, Indonesia sesungguhnya sedang duduk di atas salah satu aset strategis terbesar abad ke-21: panas bumi.
Cadangan geotermal Indonesia diperkirakan mencapai 24.000 megawatt (MW), terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Namun ironisnya, hingga kini baru sekitar 2.740 MW atau sekitar 12 persen yang berhasil dimanfaatkan menjadi energi listrik. Di saat dunia berlomba mencari sumber energi bersih dan stabil, sebagian besar “harta karun” energi Indonesia itu masih tertidur di bawah perut bumi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia sekaligus COO Sarulla Operation Limited, Riza Pasikki, menyebut potensi panas bumi Indonesia masih sangat besar dan dapat menjadi tulang punggung energi masa depan nasional.
“Masih ada sekitar 88 persen yang belum dimanfaatkan. Potensinya masih sangat besar,” ujarnya dalam program Prime Time INAnews TV.
Namun persoalannya hari ini bukan lagi soal potensi. Tantangan terbesar justru berada pada keberanian regulasi, keekonomian proyek, dan kemampuan Indonesia membaca arah geopolitik energi dunia yang sedang berubah drastis.
Baca juga : Inovasi Panas Bumi PGE Raih Emas di Korea Selatan
Energi Baru dalam Perebutan Pengaruh Global
Jika abad ke-20 ditandai perebutan minyak bumi, maka abad ke-21 mulai bergerak menuju perebutan energi hijau.
Krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina, meningkatnya ketegangan geopolitik global, hingga agenda Net Zero Emission mendorong negara-negara besar berlomba mengamankan sumber energi rendah karbon. Uni Eropa mulai menerapkan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), sementara Amerika Serikat dan China agresif membangun industri hijau berbasis energi bersih.
Dalam situasi itu, energi bukan lagi sekadar kebutuhan domestik, melainkan instrumen geopolitik dan daya saing ekonomi.
Indonesia berada pada posisi unik. Jalur cincin api Pasifik yang selama ini identik dengan bencana vulkanik justru menyimpan kekuatan strategis baru. Dari Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi hingga Maluku, cadangan panas bumi Indonesia tersebar dalam skala besar dan relatif stabil.
Berbeda dengan energi surya atau angin yang sangat bergantung pada cuaca, geotermal mampu menghasilkan listrik selama 24 jam penuh dengan emisi karbon sangat rendah. Karakteristik inilah yang membuat panas bumi semakin dipandang penting dalam era industri hijau global.
Di tengah ledakan kebutuhan listrik untuk kendaraan listrik, pusat data kecerdasan buatan (AI), smelter, hingga industri baterai, negara yang mampu menyediakan energi hijau stabil akan menjadi magnet baru investasi dunia.
Dari Nikel ke Energi Hijau
Selama beberapa tahun terakhir Indonesia dikenal sebagai pemain utama rantai pasok nikel dunia. Namun di masa depan, nilai strategis Indonesia tidak hanya berada pada mineral kritis, tetapi juga kemampuan menyediakan energi bersih untuk menopang industrialisasi.
Investor global kini tidak hanya melihat biaya tenaga kerja atau ketersediaan bahan baku. Mereka mulai menghitung jejak karbon industri secara serius.
Pabrik baterai, smelter, hingga pusat data global membutuhkan listrik besar dengan emisi rendah agar tetap kompetitif di pasar internasional.
Di sinilah geotermal memiliki nilai strategis.
Ketahanan listrik di wilayah Indonesia Timur misalnya, dapat membuka peluang investasi baru dalam sektor pengolahan hasil laut, cold storage, hingga industri hilirisasi tambang. Star Energy Geothermal sebelumnya menemukan potensi panas bumi sekitar 60 MW di lapangan Hamiding, Maluku Utara, yang dinilai dapat memperkuat pasokan listrik kawasan tersebut.
Jika pasokan listrik stabil, maka investasi akan mengikuti.
Geotermal pada akhirnya bukan sekadar proyek energi, melainkan fondasi pembangunan ekonomi baru.
Investor Masih Menahan Diri
Meski potensinya sangat besar, investasi panas bumi Indonesia masih bergerak lambat.
Penyebab utamanya berada pada tingginya risiko eksplorasi dan rendahnya keekonomian proyek. Industri panas bumi dikenal sebagai sektor padat modal dan padat teknologi. Proses pengeboran membutuhkan biaya sangat besar dengan risiko kegagalan tinggi.
Dalam banyak kasus, investor harus mengeluarkan jutaan dolar hanya untuk memastikan cadangan panas bumi benar-benar layak dikembangkan.
Di sisi lain, tarif listrik panas bumi masih diatur pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Banyak pelaku industri menilai skema tarif saat ini belum cukup menarik untuk menghasilkan Internal Rate of Return (IRR) yang kompetitif.
“IRR proyek panas bumi saat ini sangat tidak atraktif, bahkan di bawah 5 persen,” kata Riza Pasikki.
Dalam dunia investasi energi global, angka tersebut dianggap terlalu rendah untuk proyek berisiko tinggi.
Akibatnya, investor mulai membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Kenya, Filipina, hingga beberapa negara Amerika Latin yang menawarkan insentif fiskal dan jaminan investasi lebih agresif untuk energi hijau.
Situasi ini menciptakan dilema besar bagi pemerintah.
Di satu sisi Indonesia ingin mempercepat transisi energi dan mencapai target Net Zero Emission 2060. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga tarif listrik tetap terjangkau dan mengendalikan beban subsidi energi nasional.
Konflik kepentingan inilah yang membuat pengembangan panas bumi berjalan lebih lambat dibanding potensinya.
Bayang-bayang Risiko Sosial dan Lingkungan
Di luar persoalan investasi, industri panas bumi juga menghadapi tantangan sosial yang tidak kecil.
Sebagian masyarakat masih menyimpan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, penggunaan lahan, hingga potensi pencemaran air tanah.
Pelaku industri berupaya meluruskan persepsi tersebut dengan menjelaskan bahwa reservoir panas bumi berada pada kedalaman 2.000 hingga 3.000 meter, jauh di bawah sumur air masyarakat.
Namun trauma publik terhadap sejumlah insiden masih membekas.
Kasus paparan gas H2S di Sorik Marapi, Mandailing Natal, pada 2021 yang menyebabkan lima warga meninggal dunia menjadi salah satu catatan serius industri panas bumi nasional.
Riza Pasikki mengakui insiden tersebut sebagai kelemahan yang harus diperbaiki.
“Itu menjadi kelemahan yang harus kami akui dan perbaiki,” ujarnya.
Karena itu, masa depan geotermal Indonesia tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan modal, tetapi juga kemampuan industri membangun kepercayaan publik.
Menentukan Posisi Indonesia di Era Energi Hijau
Dunia kini bergerak menuju ekonomi rendah karbon dengan sangat cepat. Negara-negara yang mampu menyediakan energi hijau murah dan stabil akan menjadi pusat industri baru dunia.
Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dalam peta tersebut.
Namun peluang itu tidak akan otomatis berubah menjadi kekuatan ekonomi apabila reformasi regulasi berjalan lambat, insentif investasi minim, dan proyek energi hijau terus tertahan persoalan birokrasi.
Di tengah persaingan global mencari sumber energi masa depan, panas bumi dapat menjadi lebih dari sekadar pembangkit listrik. Ia berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menarik investasi, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan daya tawar Indonesia dalam ekonomi hijau global.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia memiliki cadangan geotermal besar. Melainkan apakah Indonesia cukup cepat dan cukup berani mengubah panas bumi menjadi senjata ekonomi hijau nasional. (Lukman Hqeem)
