Beritakota.id, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti masih tajamnya ketimpangan layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di ibu kota. Dalam pernyataannya saat acara open house pada Kamis (26/3/2026), Khoirudin mengungkapkan bahwa sekolah negeri mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan gedung, hingga pembayaran gaji tenaga pendidik.
Sebaliknya, sekolah swasta harus bergantung pada kemampuan masyarakat dalam membiayai operasional pendidikan.
“Sekolah swasta tanahnya milik masyarakat, bangunannya dari masyarakat, fasilitasnya terbatas, dan muridnya harus bayar sendiri. Gaji gurunya pun sangat minim,” ujar Khoirudin.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Ungkap DBH Jakarta Dipotong Rp15 Triliun, Rencana 22 Puskesmas Terancam
Ia juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru swasta yang dinilai masih jauh dari layak. Bahkan, menurutnya, penghasilan guru swasta kerap berada di bawah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
“Gaji PPSU sekitar Rp5,3 juta. Guru swasta dengan gaji segitu saja sulit ditemukan di Jakarta,” ungkapnya.
Pernyataan ini kembali memantik perhatian publik terkait kesenjangan sistem pendidikan di Jakarta, khususnya menyangkut pemerataan fasilitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah swasta.
