Beritakota.id, Jakarta — Pandu Ekologi Nusantara (PENA) menyampaikan apresiasi atas pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Prabowo Subianto pada 27 April 2026.
Pelantikan ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan lingkungan hidup nasional di tengah meningkatnya kompleksitas krisis ekologis.
Ketua Umum PENA, Laurencus Pakpahan, menilai Jumhur Hidayat sebagai figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan sosial dan advokasi masyarakat akar rumput.
“Pak Jumhur adalah sosok aktivis yang memahami persoalan masyarakat secara langsung. Pengalaman panjangnya dalam gerakan mahasiswa dan buruh membuatnya memiliki sensitivitas sosial yang kuat, termasuk dalam melihat isu lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Jumhur Hidayat dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam berbagai gerakan sosial sejak era reformasi, termasuk advokasi kelompok masyarakat kecil serta kepemimpinan di organisasi buruh nasional. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjembatani kepentingan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Amin Ak DPR: Dugaan Mis-Invoicing Batubara Rp340 Triliun Ancaman Serius bagi Penerimaan Negara
PENA menilai tantangan sektor lingkungan hidup ke depan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma pembangunan. Persoalan seperti pengelolaan sampah, kerusakan ekosistem, hingga tekanan terhadap sumber daya alam membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan.
Dalam berbagai kajian, krisis ekologis di Indonesia dinilai memerlukan tanggung jawab kolektif serta transformasi cara pandang terhadap hubungan antara manusia dan lingkungan.
Dalam konteks tersebut, PENA berharap kepemimpinan Jumhur Hidayat mampu mendorong integrasi kebijakan lingkungan dengan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, organisasi ini juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola lingkungan, termasuk implementasi kebijakan jangka panjang serta perlindungan ekosistem strategis seperti kawasan mangrove yang memiliki peran penting bagi keberlanjutan lingkungan.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan kebijakan lingkungan hidup yang tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga berpihak pada masyarakat dan berkelanjutan secara ekologis,” tutup Laurencus. (***)
