Beritakota.id, Jakarta – Pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 April 2026 disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk organisasi lingkungan Pandu Ekologi Indonesia (PENA).
Momentum ini dinilai menjadi titik penting dalam memperkuat arah kebijakan lingkungan hidup nasional di tengah kompleksitas krisis ekologis yang kian meningkat.
Ketua Umum PENA, Laurencus Pakpahan, menilai sosok Jumhur sebagai figur dengan rekam jejak panjang dalam gerakan sosial dan advokasi masyarakat akar rumput. Menurutnya, latar belakang tersebut menjadi modal penting dalam memahami persoalan lingkungan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Pak Jumhur Hidayat adalah seorang aktivis yang paham betul problem akar rumput. Pengalaman panjangnya sebagai aktivis mahasiswa dan tokoh buruh menjadikannya memiliki sensitivitas sosial yang kuat dalam melihat persoalan lingkungan hidup,” ujar Laurencus.
Diketahui, Jumhur Hidayat telah lama terlibat dalam berbagai gerakan sosial sejak masa mahasiswa, termasuk dalam arus besar reformasi serta advokasi terhadap kelompok masyarakat kecil.
Baca juga: Pandu Ekologi Nusantara Apresiasi Pelantikan Jumhur Hidayat, Dorong Penguatan Kebijakan Lingkungan
Ia juga pernah memimpin organisasi buruh nasional dan memiliki pengalaman di pemerintahan, yang dinilai memberi kapasitas untuk menjembatani kepentingan lingkungan dengan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
PENA memandang tantangan sektor lingkungan hidup ke depan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma pembangunan. Berbagai persoalan seperti pengelolaan sampah, kerusakan ekosistem, hingga tekanan terhadap sumber daya alam dinilai membutuhkan kepemimpinan yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.
Dalam konteks tersebut, PENA berharap kepemimpinan Jumhur mampu mendorong integrasi antara kebijakan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, penguatan tata kelola lingkungan serta implementasi kebijakan jangka panjang dinilai menjadi kunci, termasuk perlindungan ekosistem strategis seperti mangrove yang berperan penting bagi masa depan lingkungan Indonesia.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan kebijakan lingkungan hidup yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga berpihak pada masyarakat dan berkelanjutan secara ekologis,” tutup Laurencus. (***)
