Beritakota.id, Jakarta – Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menyelenggarakan kegiatan “Kaleidoskop Energi: Refleksi Isu Energi 2025 dan Outlook 2026” pada Selasa (13/1/2026) di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk merefleksikan dinamika isu energi nasional dan global sepanjang 2025 sekaligus membahas arah kebijakan energi nasional pada 2026.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemaparan Outlook Energi Nasional 2026 oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Dalam sambutan kuncinya, Sekretaris Jenderal DEN, Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., menekankan pentingnya sinergi kebijakan lintas sektor dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global, transisi energi, serta tantangan geopolitik dan ekonomi internasional.
“Pembaruan Kebijakan Energi Nasional melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi nasional. Pemerintah menegaskan arah transisi energi yang berimbang, dengan memaksimalkan energi baru dan terbarukan, meminimalkan ketergantungan pada energi fosil, serta mengoptimalkan gas sebagai energi transisi, sambil tetap menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi,” ujar Dadan.
Menurutnya, kebijakan energi ke depan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target bauran energi dan dekarbonisasi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan energi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Target puncak emisi pada 2035 dan net zero emission 2060 disebut harus dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan pendanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat.
Sementara itu, Chairperson PYC, Dr. Filda C. Yusgiantoro, dalam paparannya mengenai Isu Energi 2025, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi momentum konsolidasi arah energi nasional. Menurutnya, ketahanan energi, penguatan industrialisasi, dan percepatan transisi energi kini mulai berjalan dalam satu kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi.
“Tantangan ke depan tidak lagi terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada kualitas implementasi di lapangan, koherensi kebijakan lintas sektor, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” kata Filda.
Dalam paparan Outlook Energi Indonesia, DEN menyoroti bahwa efisiensi energi menjadi kunci utama transisi energi nasional, mengingat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masih mendominasi sekitar 40 persen dari total energi final, terutama di sektor transportasi. Melalui skenario GREEN, penguatan konservasi dan efisiensi energi di sektor industri dan transportasi diproyeksikan mampu menurunkan konsumsi energi final hingga 15 persen pada 2035, serta menekan konsumsi BBM hingga 24 persen melalui pemanfaatan biodiesel B40, kendaraan listrik, dan hidrogen.
Anggota DEN Yunus Saefulhak menegaskan bahwa efisiensi energi merupakan first fuel dalam transisi energi nasional. “Efisiensi energi memberikan dampak cepat, biaya yang lebih efisien, serta memperkuat ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Baca juga: ETP Forum Dorong Reformasi Kebijakan dan Konsistensi Implementasi Transisi Energi
Selain itu, kebijakan hilirisasi mineral mendorong peningkatan konsumsi listrik sektor industri, khususnya di wilayah Sulawesi dan Maluku. Sejalan dengan itu, kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) diproyeksikan mencapai 62 GW pada 2035, dengan tenaga air dan surya sebagai tulang punggung, serta mulai beroperasinya PLTN berkapasitas 250 MW pada 2032.
Diskusi semakin diperkaya dengan tanggapan dari perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, serta Pertamina Energy Institute, yang menyoroti keterkaitan isu energi dengan pembangunan nasional, diplomasi energi, dan transformasi sektor energi.
Perwakilan DEN lainnya, Tubagus Nugraha, menekankan bahwa transisi energi harus dipandang sebagai transformasi sistemik, bukan sekadar pergantian sumber energi. “Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, transisi energi harus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, stabilitas fiskal, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Menurut Tubagus, keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada perencanaan yang solid, realistis, dan dapat diimplementasikan, termasuk reformasi subsidi energi, penguatan tata kelola, serta penerapan prinsip transisi berkeadilan agar tidak menimbulkan guncangan sosial dan ekonomi.
Kaleidoskop Energi 2025 merupakan bagian dari agenda diseminasi tahunan PYC yang mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, BUMN, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil dan think tank di bidang energi. Melalui forum ini, PYC berharap dapat mendorong dialog konstruktif berbasis kajian guna mendukung perumusan kebijakan energi nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. (***)
