Beritakota.id, Jakarta – Ancaman diabetes di Indonesia semakin nyata dan mengkhawatirkan. Jumlah penderita yang terus meningkat menjadikan penyakit ini bukan sekadar masalah individu, melainkan tantangan serius bagi sistem kesehatan nasional. Menjawab kondisi tersebut, PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) mendorong kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan penanganan diabetes yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi diabetes di Indonesia telah mencapai 10,9 persen. Angka ini terus meningkat, bahkan pada 2024 jumlah penyandang diabetes diperkirakan mencapai 20,4 juta orang, menempatkan Indonesia di peringkat kelima dunia. Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi diabetes berdasarkan pemeriksaan gula darah pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 11,7 persen atau sekitar 30 juta orang. Namun, hanya sekitar 10 hingga 15 juta kasus yang terdiagnosis.
Direktur Kalbe, Mulia Lie, menegaskan bahwa penanganan diabetes tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, industri kesehatan, tenaga medis, akademisi, serta masyarakat.
“Kalbe secara konsisten mendukung perluasan akses layanan kesehatan serta penguatan kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Penanganan diabetes membutuhkan kolaborasi kuat antar berbagai pihak agar hasilnya lebih optimal,” ujarnya, Jumat (17/4).
Sebagai wujud komitmen, Kalbe menghadirkan program “Kalbe Diabetes Total Solution”, yaitu pendekatan terintegrasi yang mencakup pencegahan, deteksi dini, terapi, dukungan nutrisi, hingga edukasi berkelanjutan dalam satu ekosistem layanan kesehatan.
Inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengendalian penyakit tidak menular, termasuk diabetes.
Baca juga: Meski Pandemi, Kalbe Farma Masih Bisa Bagikan Dividen Rp1,3 Triliun
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, menyoroti bahwa diabetes memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan pembiayaan negara. Penyakit ini sering menjadi pemicu komplikasi serius seperti hipertensi, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan.
“Data BPJS menunjukkan peningkatan kasus diabetes mencapai 40 persen, sementara biaya penanganan gagal ginjal meningkat hingga 476 persen. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan promotif dan preventif harus diperkuat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa deteksi dini merupakan kunci utama dalam pengendalian diabetes, mengingat masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Pemeriksaan kesehatan rutin serta edukasi masyarakat dinilai mampu menekan risiko komplikasi yang lebih berat.
Sementara itu, Ketua Umum PB PERKENI, Em Yunir, menekankan bahwa diabetes adalah penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang dan disiplin tinggi dari pasien.
“Diabetes bukan sekadar persoalan kadar gula darah, tetapi juga terkait risiko komplikasi jangka panjang. Oleh karena itu, perubahan gaya hidup sehat, kepatuhan terhadap terapi, serta pemahaman yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan penyakit ini,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya skrining rutin dan edukasi sejak dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko diabetes, terutama di tengah gaya hidup modern yang cenderung kurang aktif dan tidak seimbang secara nutrisi.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, industri, dan masyarakat, upaya pengendalian diabetes di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Pendekatan terintegrasi tidak hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. (***)
