Jakarta – Ancaman kejahatan lintas negara terus berubah. Pelakunya semakin terorganisasi. Teknologinya semakin canggih. Korbannya pun tidak lagi mengenal batas negara. Situasi itu menjadi salah satu fokus pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Kash Patel di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/7).
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda diplomatik. Kedua lembaga membahas berbagai ancaman yang kini menjadi perhatian banyak negara, mulai dari kejahatan siber, jaringan penipuan daring lintas negara (cyber-enabled fraud), perdagangan narkotika sintetis seperti fentanyl, hingga penguatan kerja sama intelijen dan penegakan hukum internasional.
Kapolri menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan. Banyak kasus kini melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi sekaligus.
“Di tengah dinamika global, berbagai jenis kejahatan terus berkembang, seperti kejahatan siber, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum,” kata Listyo Sigit Prabowo.
Kejahatan Siber Menjadi Ancaman Bersama
Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan siber berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan banyak negara untuk mengantisipasinya.
Serangan ransomware, pencurian data pribadi, penipuan investasi digital, hingga jaringan online scam kini beroperasi secara lintas negara. Pelaku dapat menjalankan aksinya dari satu negara, menggunakan server di negara lain, dan menyasar korban di berbagai belahan dunia.
Baca juga : Merasa Dikriminalisasi, Notaris Ternate Kirim Surat Terbuka kepada Kapolri
Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja.
Dalam pertemuan tersebut, Polri dan FBI sepakat memperkuat pertukaran informasi intelijen, kerja sama investigasi, serta peningkatan kapasitas personel melalui berbagai program pelatihan, termasuk di FBI Academy.
Kerja sama seperti ini dinilai penting untuk mempercepat proses penyelidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.
Fentanyl Masuk Dalam Agenda Pembahasan
Selain kejahatan siber, kedua pihak juga menyoroti perkembangan peredaran fentanyl beserta bahan kimia prekursornya.
Fentanyl merupakan opioid sintetis yang memiliki daya rusak sangat tinggi dan telah menjadi salah satu penyebab utama krisis overdosis di Amerika Serikat. Meski Indonesia belum menghadapi skala persoalan yang sama, peredaran jaringan narkotika internasional membuat isu tersebut mulai menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Pembahasan mengenai fentanyl menunjukkan bahwa kerja sama Polri dan FBI tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan terhadap ancaman yang berpotensi berkembang di kawasan.
Selain itu, kedua lembaga juga membahas percepatan penanganan buronan yang masuk dalam daftar Interpol Red Notice, termasuk penguatan mekanisme kerja sama dalam proses penegakan hukum lintas negara.
Baca juga : Buronan Investasi Bodong, Ditangkap Polda Metro Jaya
Hubungan yang Terbangun Lebih dari Satu Dekade
Kerja sama antara Polri dan FBI bukanlah hal baru.
Hubungan kedua institusi telah berlangsung sejak 2014. Selama lebih dari satu dekade, kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga dukungan dalam berbagai proses penegakan hukum.
Direktur FBI Kash Patel menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin. Ia menegaskan komitmen FBI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam pemberantasan terorisme, narkotika, kejahatan siber, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya.
Bagi Indonesia, kerja sama ini memiliki arti strategis. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan aktivitas perdagangan dan ekonomi digital yang terus berkembang membuat ancaman kejahatan lintas negara semakin kompleks.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Pertemuan di Mabes Polri mengirim satu pesan yang jelas. Penegakan hukum tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan nasional semata.
Kejahatan siber, perdagangan narkotika, pencucian uang, hingga jaringan penipuan digital bergerak melintasi batas negara dengan kecepatan yang sama seperti arus informasi di internet.
Dalam kondisi seperti itu, pertukaran data, kerja sama investigasi, dan koordinasi antarotoritas menjadi bagian penting dari sistem keamanan modern.
Baca juga :Cabuli 3 Anak Dibawah Umur, Buronan FBI Ini Diciduk Polisi
Bagi Indonesia, penguatan hubungan dengan lembaga penegak hukum internasional seperti FBI bukan sekadar memperluas jejaring kerja sama. Langkah tersebut juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman kejahatan yang semakin kompleks di era digital. (Lukman Hqeem)
