Beritakota.id, Jakarta – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) RI mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 608 miliar untuk pagu indikatif tahun 2025.
“BNN mengajukan usulan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 608.679.234.000, ” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom jalani rapat perdana dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung Nusantara II Paripurna Lt.1, Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin (10/6)
Baca Juga: Bahlil Ungkap Anggaran Pemerintah Cukup untuk Progam Makan Siang Gratis
Ia menjelaskan, penambahan anggaran diperuntukkan empat klaster usulan, seperti Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Lembaga, Program Prioritas Rutin, serta Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
Marthinus mengatakan, pagu indikatif BNN tahun 2025 mengalami penurunan cukup signifikan. Tercatat Rp 98,62 miliar atau 6,35% dibanding DIPA Awal BNN 2024, dari Rp 1,55 triliun menjadi Rp 1,45 triliun.
Kemudian berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022, BNN meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan Pada periode 2006-2022 BNN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK sebanyak 419 atau 95,23 persen.
Sedangkan untuk strategi ke depan, BNN membawa visi Mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) dengan menerapkan lima strategi, yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir, penguatan wilayah perbatasan, serta pendekatan iconic dan tematik.
Mendengar dan melihat pemaparan Kepala BNN RI, dalam kesimpulan Rapat Kerja, Komisi III DPR RI mengapresiasi dan mendukung program BNN untuk mewujudkan Indonesia Bersinar serta akan memperjuangkan usulan tambahan pagu anggaran pada tahun 2025 di Badan Anggaran.
“Satu, Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala BNN RI atas tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2022. Dua, Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program BNN sesuai dengan Pagu Indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1,45 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan sebesar Rp 608.679.234.000,-,” ujar Pimpinan Rapat Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh.
Respon (2)