Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah tengah mengevaluasi sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bantuan lebih tepat sasaran. Salah satu usulan yang sedang dikaji adalah menghentikan pemberian MBG kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan tinggi atau kelompok ekonomi desil 8, 9, dan 10.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Agustina, pemerintah berupaya memastikan anggaran program benar-benar diprioritaskan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Kejagung Temukan Dugaan Korupsi MBG Rp1 Triliun, Libatkan Oknum TNI Aktif
“Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali, itu memang tidak akan diberikan lagi,” ujar Agustina kepada wartawan usai rapat.
Belum Menjadi Keputusan Final
Meski demikian, Agustina menegaskan pembahasan tersebut masih berupa kajian dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Berbagai skenario masih dibahas, termasuk mekanisme pelaksanaan di sekolah-sekolah yang memiliki siswa dari latar belakang ekonomi yang beragam.
Presiden Prabowo, kata Agustina, meminta seluruh kebijakan disusun secara matang mengingat Program Makan Bergizi Gratis kini telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang,” katanya.
Baca Juga: Siapa Sony Sonjaya? Eks Petinggi BGN yang Kini Jadi Tersangka
Fokus Bantuan untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menekankan bahwa tujuan utama Program MBG adalah membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan negara.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan distribusi manfaat dilakukan secara lebih efektif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap penerima.
“Beliau sangat memperhatikan rakyat yang memang sangat membutuhkan, ya harus dibantu. Yang memang tidak perlu karena kondisinya berada di dalam desil yang sudah tinggi, ya memang tidak perlu,” ujar Agustina menjelaskan arahan Presiden.
Aspek Psikologis Siswa Jadi Pertimbangan
Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap dampak sosial dan psikologis apabila dalam satu sekolah terdapat siswa yang menerima MBG sementara siswa lain tidak memperoleh manfaat karena kondisi ekonomi keluarganya.
Presiden Prabowo meminta BGN mengkaji berbagai konsekuensi tersebut sebelum menetapkan kebijakan akhir.
BGN diberikan waktu sekitar satu bulan untuk menyusun rekomendasi dan menyelesaikan kajian menyeluruh.
“Jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari berbagai aspek. Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan,” kata Agustina.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan skema penerima Program Makan Bergizi Gratis ke depan, dengan tujuan menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
